Indonesia meningkatkan upaya untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui kunjungan resmi ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026.
Delegasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga bertugas menjaga momentum kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.
Di Paris, Airlangga menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 sebagai bagian dari peran Indonesia dalam proses aksesi. Ia menegaskan bahwa kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia sejak menerima peta jalan aksesi pada 2024 dan menyerahkan dokumen penilaian awal pada 2025.
“Kehadiran ini menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD,” ujarnya.
Saat ini, proses aksesi telah memasuki tahap tinjauan teknis oleh OECD dan negara anggotanya. Tahap ini mencakup pengumpulan data, distribusi kuesioner, hingga peninjauan kebijakan nasional yang akan menjadi dasar rekomendasi reformasi di berbagai sektor, mulai dari investasi, perdagangan, hingga tata kelola pemerintahan dan sosial.
Indonesia menjadi kandidat pertama dari Asia Tenggara yang menempuh proses ini dan mendapat perhatian besar dari negara-negara anggota OECD. Organisasi tersebut mencatat tingginya dukungan internasional, termasuk tawaran kerja sama dan bantuan teknis.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung,” katanya.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengusung agenda hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah industri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi.
Selain itu, Airlangga dijadwalkan berbicara dalam sesi mengenai keseimbangan kebijakan industri di tengah pasar terbuka.
Sejumlah pertemuan bilateral dengan lebih dari delapan negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, turut dilakukan guna memperlancar proses aksesi. Delegasi Indonesia juga bertemu dengan Business at OECD (BIAC) untuk memperkuat keterlibatan sektor swasta.
Usai dari Paris, kunjungan dilanjutkan ke Brussels untuk menghadiri Brussels Economic Security Forum 2026 dan bertemu pejabat Komisi Eropa. Forum ini menjadi ajang penting membahas isu keamanan ekonomi global bersama para pemimpin industri dan pembuat kebijakan.
Di Brussels, Indonesia juga mendorong percepatan ratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) yang telah disepakati pada 2025. Pemerintah berharap implementasi perjanjian tersebut segera terwujud guna memperluas akses pasar dan memperkuat hubungan ekonomi dengan kawasan Eropa.
