Hamas menuduh Israel berupaya menciptakan "kekosongan administrasi" di Jalur Gaza setelah pembubaran komite darurat pemerintah yang selama ini menangani urusan pemerintahan di wilayah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina itu menegaskan tetap "berkomitmen penuh" untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata Gaza hingga pengelolaan wilayah tersebut sepenuhnya dialihkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

Hamas menyebut pembubaran komite darurat serta pengunduran diri Kepala Pelaksana Tugas Tindak Lanjut Pemerintahan, Mohammed Abdul Khaleq Al-Farra, merupakan bagian dari pengaturan administratif dan hukum yang berkaitan dengan proses pengalihan tanggung jawab kepada komite nasional.

Kelompok itu menuduh Israel berupaya menghambat pelaksanaan perjanjian dan menciptakan "kekosongan administrasi" di Gaza dengan tujuan memperparah penderitaan rakyat Palestina serta menggagalkan upaya memulihkan kehidupan normal di wilayah tersebut.

Hamas juga mendesak negara-negara mediator dan penjamin perjanjian untuk segera menekan Israel agar menghentikan upaya menghambat implementasi kesepakatan serta mengizinkan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza memasuki wilayah tersebut dan mulai menjalankan tugasnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah pertemuan yang masih berlangsung di Kairo untuk menyelesaikan implementasi perjanjian gencatan senjata sekaligus membahas tahapan berikutnya.

Sebelumnya pada Senin (6/7), Kantor Media Pemerintah Gaza mengumumkan pembubaran komite darurat serta pengunduran diri ketua pelaksananya sebagai bagian dari persiapan transisi administrasi.

Pada 29 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri genosida di Gaza. Rencana tersebut mencakup pembebasan sandera Israel, penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, pembentukan pemerintahan teknokrat, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pelucutan senjata Hamas.

Tahap pertama dari rencana tersebut mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.

Menurut Hamas, mereka telah memenuhi seluruh kewajiban pada tahap awal perjanjian. Namun, Israel dinilai belum melaksanakan komitmennya dan tetap melanjutkan serangan setiap hari.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.000 orang dan melukai lebih dari 173.000 lainnya.