Sebelumnya Jepang telah menyatakan bahwa satu warga negaranya ditangkap pada 20 Januari. Sejumlah laporan menyebutkan orang tersebut adalah kepala biro Teheran dari penyiar publik Jepang NHK.
Identitas warga Jepang kedua yang ditahan, termasuk tanggal penangkapan dan rincian lainnya, masih belum jelas.
Kabar penahanan tambahan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Israel memulai perang besar-besaran terhadap Iran, yang memicu serangan balasan dari Teheran di berbagai wilayah kawasan.
“Pemerintah akan terus mendesak pembebasan mereka secepatnya dan, sambil tetap berkomunikasi dengan yang bersangkutan, keluarga mereka, serta semua pihak terkait, akan memberikan segala bentuk dukungan yang memungkinkan,” kata Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, seperti dilaporkan Kyodo News.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan kepada AFP — tanpa menyebutkan nama keduanya — bahwa staf kedutaan telah menjalin kontak dengan dua warga tersebut untuk “memastikan keselamatan mereka”.
Menurut Radio Free Europe/Radio Liberty melalui Radio Farda dan organisasi Committee to Protect Journalists (CPJ), salah satu yang ditangkap adalah kepala biro Teheran dari penyiar publik Jepang NHK, Shinnosuke Kawashima.
CPJ pada 26 Februari mengatakan Kawashima ditangkap oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada 20 Januari, mengutip sumber anonim yang enggan disebutkan namanya karena khawatir akan pembalasan.
CPJ dan Radio Free Europe juga melaporkan bahwa Kawashima dipindahkan ke Penjara Evin pada 23 Februari, fasilitas yang biasanya digunakan untuk menahan para tahanan politik.
Sumber CPJ juga menyebut bahwa videografer lama NHK, Mehdi Mohammedi, turut disita paspornya bersama sejumlah perangkat pribadi, termasuk ponsel, laptop, dan kameranya.
Seorang staf NHK lainnya — yang identitasnya tidak diungkap CPJ demi alasan keamanan — melarikan diri dari Iran pada awal Februari setelah beberapa kali dipanggil oleh otoritas, kata CPJ dalam sebuah pernyataan.
“Penangkapan Shinnosuke Kawashima dan intimidasi terhadap rekan-rekannya mencerminkan upaya yang disengaja oleh otoritas Iran untuk membungkam pelaporan independen,” kata Direktur Regional CPJ Sara Qudah.
Penangkapan tersebut dilaporkan terjadi setelah gelombang besar demonstrasi di Iran pada Desember dan Januari yang direspons dengan penindakan keras oleh pemerintah, yang menurut kelompok hak asasi manusia menewaskan ribuan orang.
Peristiwa itu terjadi sebelum militer Amerika Serikat dan Israel memulai “Operation Epic Fury” pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.
Tingkat risiko
Jepang pada Kamis menaikkan tingkat peringatan perjalanannya ke level kedua tertinggi — “Hindari semua perjalanan” — untuk Kuwait, Arab Saudi (Provinsi Timur), Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman.
Pemerintah mengatakan akan mengevakuasi warga Jepang di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan UEA yang ingin meninggalkan wilayah tersebut melalui jalur darat menuju Riyadh dan Muscat untuk kemudian naik penerbangan komersial.
Namun karena tiket dari Riyadh dan Oman sulit diperoleh, pemerintah Jepang juga akan menyiapkan penerbangan charter menuju Tokyo dari kedua kota tersebut.
Tokyo dan Teheran secara historis memiliki hubungan yang relatif bersahabat. Mantan perdana menteri Shinzo Abe pernah mengunjungi Iran pada 2019, sementara presiden saat itu Hassan Rouhani juga datang ke Jepang pada tahun yang sama.
Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat sekaligus pendukung kuat tatanan internasional berbasis aturan, perang tersebut menempatkan Jepang pada posisi yang sulit, menurut para analis.
Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Selasa mengatakan ia akan mengadakan pembicaraan “terus terang” mengenai perang tersebut dengan Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan mereka di Washington pada 19 Maret.
Sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, Jepang merupakan importir minyak terbesar kelima, dengan sekitar 70 persen pasokan melewati Selat Hormuz yang kini secara efektif ditutup oleh Iran.
