Semua yang berkilau memang emas, demikian pepatah lama. Namun, emas juga kerap memicu kontroversi—seperti yang kini dirasakan Italia dan sebagian Eropa.
Satu kalimat yang disisipkan dalam rancangan undang-undang terkait anggaran 2026 di Italia telah memicu polemik lintas negara dalam beberapa pekan terakhir, dengan logam mulia berwarna kuning itu menjadi sorotan utama.
Diusulkan oleh legislator dari partai Brothers of Italy pimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni, draf aturan tersebut menyatakan cadangan emas yang selama ini dikelola dan disimpan oleh Bank Sentral Italia (Bank of Italy) sejatinya milik “rakyat Italia”.
Jika disahkan dalam bentuk awalnya, kebijakan ini akan memindahkan kendali cadangan emas dari bank sentral independen ke pemerintah terpilih.
Dalam praktiknya, langkah itu akan menjadikan emas Italia sebagai “mata uang keras” politik, yang berpotensi memberi pemerintah yang sedang berkuasa kewenangan luar biasa untuk memanfaatkan emas guna membiayai kebijakan populis.
Italia memiliki sekitar 2.450 ton emas—cadangan emas terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Jerman. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar US$300 miliar, atau setara 13 persen dari produk domestik bruto (PDB) Italia.
Meski standar emas telah ditinggalkan lebih dari lima dekade lalu, sebagian besar bank sentral dunia tetap menyimpan emas sebagai bagian dari cadangan devisa. Emas berfungsi sebagai lindung nilai saat krisis keuangan global, gejolak geopolitik, atau ketidakpastian sistemik.
Secara teori, perubahan hukum yang tampak sepele ini akan memungkinkan pemerintah Italia menjual emas dan menggunakan dana hasil penjualan untuk membayar utang negara, membiayai proyek infrastruktur, atau memberi subsidi—godaan yang sulit ditolak pemerintah mana pun menjelang pemilu yang berat.
Bank of Italy telah menjaga dan membangun kembali cadangan emasnya sejak Perang Dunia II, ketika pasukan Nazi menjarah 120 ton emas saat invasi.
Berbeda dengan sejumlah negara lain, termasuk Inggris, yang sempat menjual sebagian cadangan emasnya saat krisis keuangan, Italia menolak menjual emas meski berkali-kali diterpa krisis dan menanggung utang besar yang kini melampaui 140 persen PDB.
Emas menyumbang hampir 75 persen dari cadangan resmi Italia, jauh di atas rata-rata zona euro sebesar 66,5 persen, dan berfungsi sebagai pelindung dari potensi runtuhnya nilai mata uang.
Para pendukung kebijakan ini membingkai pengalihan kepemilikan emas dalam narasi patriotik, dengan menyatakan langkah tersebut bertujuan melindungi “harta nasional” dari pemegang saham asing bank sentral, seperti bank Prancis Credit Agricole dan perusahaan asuransi Jerman Allianz.
“Italia tidak boleh mengambil risiko investor swasta mengklaim hak atas cadangan emas Italia,” demikian pernyataan partai Meloni dalam dokumen internal. Mereka menegaskan emas itu milik “rakyat Italia” yang telah mengumpulkannya selama puluhan tahun.
Namun bagi para pengkritik, perubahan hukum tersebut setara dengan “memonetisasi perhiasan keluarga” demi mendanai pemotongan pajak atau subsidi untuk kemenangan elektoral jangka pendek.
Alberto Rizzi, peneliti kebijakan di European Council on Foreign Relations (ECFR) di Roma, mengatakan kepada TRT World bahwa gagasan pemindahan langsung cadangan emas dari bank sentral ke kas negara tidak realistis.
“Cadangan emas Italia secara hukum sudah merupakan milik negara Italia,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa preseden pemindahan kendali dari bank sentral ke kementerian keuangan hampir tidak ada.
“Tidak ada preseden di negara-negara zona euro yang memindahkan kendali cadangan emas dari bank sentral ke kas negara,” katanya.
Langkah semacam ini, menurut Rizzi, lebih sering terjadi di “negara berkembang atau emerging market” yang menjual emas untuk memperoleh valuta asing atau membiayai transaksi berjalan.
Penopang krisis bagi generasi mendatang
Bank Sentral Eropa (ECB), sebagai otoritas tertinggi sistem moneter negara-negara pengguna euro, juga mendesak Roma meninjau ulang ketentuan draf tersebut demi menjaga independensi Bank of Italy.
“Dalam menjalankan tugas menyimpan dan mengelola cadangan emas, baik ECB maupun bank sentral nasional tidak boleh mencari atau menerima instruksi dari pemerintah negara anggota,” tegas ECB.
Pemindahan emas dari neraca bank sentral, menurut ECB, akan “mengakali larangan pembiayaan sektor publik oleh bank sentral”.
Emiliano Rinaldi, ekonom politik asal Italia, mengatakan kepada TRT World bahwa tujuan utama menyimpan emas di bank sentral independen adalah agar politisi sulit memanfaatkannya ketika pemilu semakin dekat.
“Itu adalah alat komitmen,” ujarnya, merujuk pada epos Yunani kuno Odyssey karya Homer.
Seperti Odysseus yang mengikat dirinya di tiang kapal agar tidak tergoda nyanyian Sirene, independensi bank sentral membatasi tangan politisi dari populisme jangka pendek, jelasnya.
Mengubah klasifikasi cadangan emas sama saja dengan melepaskan ikatan Odysseus “saat nyanyian Sirene masih terdengar”, tambah Rinaldi.
Bahkan jika pemerintah Meloni berulang kali bersumpah tidak akan menjual emas, perubahan hukum tersebut “membangun kerangka yang memudahkan pemerintahan berikutnya” untuk melakukannya.
Begitu emas dianggap sebagai aset yang bisa dimanfaatkan pemerintah, perdebatan bergeser dari “perlu atau tidak dijual” menjadi “berapa banyak dan untuk apa”, kata Rinaldi.
“Tekanan itu selalu satu arah. Cadangan dipakai saat masa sulit, tapi hampir tak pernah diisi kembali saat keadaan membaik karena selalu ada kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.
Rinaldi juga menyoroti etika antargenerasi. Para pendukung mengklaim “mengembalikan emas kepada rakyat”, padahal pemilih saat ini akan mengonsumsi aset yang dibangun oleh generasi sebelumnya.
Menghabiskan cadangan emas hari ini berarti merampas bantalan krisis bagi generasi Italia di masa depan.
“Emas bukan soal imbal hasil moneter. Ini soal pilihan. Asuransi ketika segalanya runtuh—hiperinflasi, krisis perbankan, hilangnya akses ke pasar, bahkan perang,” katanya.
Ia mengusulkan jalan tengah: menegaskan kepemilikan publik secara simbolis, namun tetap membuat aksesnya “sangat sulit disentuh”, layaknya dana pensiun yang terkunci untuk melindungi “diri kita di masa depan dari diri kita saat ini”.
Menjual perak keluarga?
Para ahli sepakat, sinyal pasar dari penjualan emas akan bersifat katastrofik.
Rizzi membayangkan pesan yang “menghancurkan”, setara dengan “keluarga yang menjual perhiasan rumah tangga untuk membayar tagihan bulanan atau makan di restoran”.
Langkah itu juga akan merusak citra kehati-hatian fiskal yang susah payah dibangun Meloni, sekaligus memunculkan “keraguan atas komitmen Italia terhadap mata uang euro”.
Tidak ada anggota zona euro yang dapat memonetisasi emasnya secara sepihak tanpa persetujuan ECB, tambah Rizzi.
“Langkah semacam itu akan melanggar langsung perjanjian pendirian Uni Eropa, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding hukum nasional yang bertentangan, seperti rancangan undang-undang Italia ini,” ujarnya.
Sebelum bergabung dengan serikat moneter, Italia pernah mengandalkan bank sentral untuk membiayai belanja fiskal. Saat itu, negara kerap mencetak uang berlebihan yang melemahkan mata uang—kebijakan yang “secara besar-besaran meningkatkan inflasi dan utang publik”.
Kini, polemik tersebut tampak mulai mereda.
Mengutip sumber anonim, kantor berita Reuters melaporkan pada 11 Desember bahwa Roma telah “menyelesaikan perbedaan” dengan ECB di sela-sela pertemuan menteri keuangan zona euro di Brussels.
Meredam kekhawatiran soal monetisasi, laporan itu menyebut Italia tidak berencana memindahkan emas dari neraca Bank of Italy.
Nikos Kavalis, mitra pendiri konsultan Metals Focus, mengatakan kepada TRT World bahwa pergeseran kendali emas secara nyata “sangat kecil kemungkinannya”.
Langkah tersebut akan berdampak “sangat buruk terhadap persepsi investor terhadap Italia”, selain bertentangan dengan mandat zona euro soal independensi bank sentral.
“Saya tidak memperkirakan akan ada penjualan cadangan emas Italia,” katanya.
