Satuan tugas kehutanan Indonesia akan memulai operasi penertiban terhadap tambang yang beroperasi tanpa izin resmi di sekitar 4,27 juta hektar hutan mulai 1 September mendatang.

Langkah ini mengikuti operasi sebelumnya pada Maret lalu, yang menindak produksi kelapa sawit ilegal. Saat itu, personel militer mengambil alih 3,3 juta hektar perkebunan, beberapa di antaranya kemudian diserahkan ke perusahaan negara baru, Agrinas Palma Nusantara.

Febrie Adriansyah, jaksa senior di Kejaksaan Agung sekaligus anggota satuan tugas, mengatakan bahwa pemilik usaha tambang dan perkebunan ilegal akan diperintahkan untuk mengembalikan sebagian keuntungan mereka ke negara.

“Untuk informasi publik, penegakan hukum di kawasan hutan yang dialihkan menjadi perkebunan dan dieksploitasi oleh penambang ini bukan berarti peluncuran proses pidana,” ujar Febrie. “Namun, pengembalian kontrol hutan oleh negara berarti pelaku harus membayar atau mengembalikan semua keuntungan yang diperoleh secara ilegal kepada negara,” tambahnya.

Sama seperti di sektor kelapa sawit, tambang yang disita oleh satuan tugas akan diserahkan sementara kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk dikelola sementara.

Febrie juga menambahkan, satuan tugas yang terdiri dari jaksa, polisi, militer, dan aparatur sipil negara dari berbagai lembaga pemerintah, bisa melakukan penyelidikan pidana untuk beberapa kasus tertentu. Namun, satuan tugas belum merinci jenis mineral yang dihasilkan dari tambang ilegal yang telah diidentifikasi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berjanji akan meluncurkan operasi yang lebih luas terhadap eksploitasi sumber daya alam ilegal pada pidato kenegaraannya di parlemen awal bulan ini.

Indonesia dikenal sebagai produsen utama batubara termal, nikel, timah, dan tembaga, serta menjadi produsen dan eksportir terbesar kelapa sawit di dunia.