Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menyatakan forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya program Low Carbon and Climate Resilient Development (PRKBI).
Menurutnya, sinergi diperlukan antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar target nasional dan kesiapan daerah berjalan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Bengkulu menjadi salah satu dari empat provinsi percontohan implementasi subnasional PRKBI, bersama Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku. Dengan kekayaan sumber daya alam, daerah ini dinilai memiliki potensi besar mendukung transisi rendah karbon.
Data sektor kehutanan dan penggunaan lahan (AFOLU) menunjukkan Bengkulu memiliki kawasan hutan seluas 928.863 hektare yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Dari jumlah itu, 49,58 persen merupakan hutan konservasi dan 27,8 persen hutan lindung yang perlu dijaga keberlanjutannya.
Tantangan dan integrasi ke perencanaan daerah
Meski berpotensi besar, Bengkulu menghadapi tantangan seperti abrasi pantai dan dampak krisis iklim. Integrasi PRKBI ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, rencana strategis, dan APBD dinilai penting untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan.
Pemerintah mendorong penguatan kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar potensi energi terbarukan dan tata kelola daerah dapat dimaksimalkan.
Leonardo menegaskan Bengkulu memiliki modal kuat berupa sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta visi kebijakan yang jelas. Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar manfaat program rendah karbon dapat dirasakan masyarakat dan generasi mendatang.
