Dari festival film hingga kampus: Cara India membungkam suara pro-Palestina

Sebuah festival film internasional kini menjadi ajang terbaru yang, menurut para pengkritik, digunakan pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi untuk membungkam solidaritas terhadap Palestina di tengah genosida Israel di Gaza.

Kementerian Informasi dan Penyiaran federal menolak izin pemutaran 19 film yang dijadwalkan tayang dalam International Film Festival of Kerala yang tengah berlangsung. Di antaranya sejumlah film ternama bertema Palestina, seperti Palestine 36—diproduksi bersama TRT—Once Upon a Time in Gaza, serta All That’s Left of You.

Namun, otoritas di negara bagian Kerala di barat daya India menentang keputusan pemerintah pusat dan memutuskan tetap melanjutkan pemutaran film-film tersebut.

Pemerintah pusat tidak menyebutkan alasan apa pun terkait upayanya menghentikan pemutaran film yang mengangkat kehidupan warga Palestina di bawah pendudukan Israel itu.

Achin Vanaik, penulis sekaligus analis politik yang berbasis di New Delhi, mengatakan kepada TRT World bahwa penolakan tersebut mencerminkan “tekad sistematis dan diam-diam” Partai BJP pimpinan Modi untuk membungkam ekspresi publik yang mendukung Palestina.

Ia menunjuk pada “sikap konsisten pro-Israel” pemerintah sejak Oktober 2023, ketika New Delhi terus memasok senjata ke Israel di tengah genosida serta menolak mengkritik tindakan Tel Aviv di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, meski jumlah korban sipil terus meningkat.

Aksi sensor budaya terbaru di ajang film ini dinilai sejalan dengan pola represi yang lebih luas di India, di mana suara-suara pro-Palestina kian terpinggirkan.

Sejak 2023, aksi solidaritas di berbagai wilayah kerap ditolak izinnya atau dibubarkan, sering kali dengan dalih menjaga ketertiban umum.

Tindakan simbolik seperti mengibarkan bendera Palestina, mengenakan keffiyeh, bahkan unggahan di media sosial diperlakukan sebagai tindakan subversif.

Di ruang-ruang daring yang didominasi Hindutva, narasi pro-Israel berkembang pesat, kerap menyamakan perlawanan Palestina dengan ancaman terhadap India serta memperkuat trope anti-Islam yang mengaitkan Muslim India dengan Hamas.

Vanaik menggambarkan kondisi ini sebagai bagian dari keselarasan ideologis antara Hindutva dan Zionisme.

“Represi ini bukan semata-mata akibat tekanan dari Israel. Ini berasal dari kedekatan ideologis yang dirasakan (BJP) antara Hindutva dan Zionisme sebagai bentuk nasionalisme rasis dan eksklusif,” ujarnya.

Sementara “eksklusivitas fondasional” Israel menargetkan warga Palestina, hal itu selaras dengan kerangka anti-Muslim Hindutva yang memandang isu Palestina melalui kacamata keagamaan, tambahnya.

“Hubungan (Hindutva) dengan Israel Zionis dalam beberapa hal menyerupai hubungan murid dengan guru,” katanya.

India secara tradisional mendukung solusi dua negara. Para pendiri bangsa, termasuk Mahatma Gandhi dan Perdana Menteri pertama Jawaharlal Nehru, secara tegas mendukung perjuangan Palestina.

Meski India mengakui Israel pada 1950, hubungan dengan negara Zionis itu tetap dingin selama empat dekade pertama.

Sebaliknya, pemerintahan India dari masa ke masa menjalin hubungan erat dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pemimpinnya, Yasser Arafat.

New Delhi baru menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Tel Aviv pada 1992. Hal itu terjadi ketika India, pasca runtuhnya Uni Soviet—sekutu dekat India pada era Perang Dingin—berupaya mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, pendukung utama Israel.

Pembalikan kebijakan pada 7 Oktober 2023

Namun, hubungan bilateral India–Israel meningkat signifikan di bawah pemerintahan Modi, dengan New Delhi menjadi pembeli terbesar peralatan militer Israel seperti radar, sistem pengawasan, drone tempur, dan rudal.

Israel kini menjadi pemasok peralatan militer terbesar kedua bagi India. Lebih dari 42 persen total ekspor senjata Israel sejak 2014—tahun Modi berkuasa—ditujukan ke India.

Hubungan kedua negara benar-benar menguat setelah kunjungan Modi ke Israel pada 2017, yang menjadi kunjungan pertama perdana menteri India tanpa singgah ke Palestina.

Modi juga memiliki kedekatan personal dengan Benjamin Netanyahu, yang menghadapi surat perintah penangkapan dari pengadilan internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza, dan menyebutnya sebagai “sahabat karib”.

Dalam perubahan kebijakan tajam pada 7 Oktober 2023, Modi mengunggah pernyataan di media sosial yang melabeli Hamas sebagai “teroris”. Ia langsung menetapkan kelompok perlawanan Palestina itu sebagai organisasi teroris, menandai perubahan lebih luas dalam kebijakan luar negeri India terkait konflik Israel–Palestina.

Setelah itu, India menghindari dukungan terhadap resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan justru memilih mendukung resolusi yang menuntut pembebasan tanpa syarat sandera Israel.

Kecondongan pro-Israel New Delhi berdampak pada ruang perbedaan pendapat di dalam negeri. Vanaik, misalnya, menyoroti pembatasan di negara-negara bagian yang dipimpin BJP, di mana aksi jalanan mendukung Palestina dibungkam.

“Mereka tidak akan memberi izin (di kampus) bahkan untuk diskusi tertutup antara mahasiswa dan dosen atau pembicara undangan dari luar untuk membahas genosida di Gaza,” ujarnya.

Menurutnya, sensor meluas dan negara dengan cepat menggunakan undang-undang antiteror yang keras untuk “secara selektif menarget dan menghukum perbedaan pendapat serta kritik” terhadap pemerintahan Modi.

Sebagai contoh, seorang pria berusia 50 tahun ditangkap pada April di kota Meerut hanya karena mengibarkan bendera Palestina di atap rumah kontrakannya.

Kasus serupa terjadi di Lucknow pada Juni, ketika dua pelaku usaha ditangkap karena menempelkan stiker Palestina di mobil mereka. Keduanya ditahan selama lima jam sementara polisi memeriksa ponsel, pesan WhatsApp, dan catatan panggilan.

Dalam kasus lain, aktivis muda dipenjara dengan tuduhan palsu karena mengkritik kebijakan negara, sementara pengadilan dinilai semakin “lebih tunduk dibanding sebelumnya” pada eksekutif, kata Vanaik.

Sementara itu, ujaran kebencian dari pendukung pemerintah berkembang tanpa kendali, dan stasiun TV besar bertindak sebagai “penabuh genderang yang antusias” bagi kebijakan BJP.

Ketika pawai pro-Israel dan tagar seperti #IndiaStandsWithIsrael mendominasi media sosial, ekspresi solidaritas terhadap Palestina justru menghadapi reaksi keras.

Vanaik memperingatkan bahwa tindakan pemerintah menimbulkan “efek demonstratif” yang mengintimidasi publik hingga memilih diam. Di saat yang sama, hubungan diplomatik dengan Israel yang mengutamakan keuntungan militer dan ekonomi turut memengaruhi keputusan budaya seperti pemutaran film.

Meski Israel mungkin diuntungkan oleh dibungkamnya pandangan anti-Zionis, Vanaik menegaskan dorongan itu berasal dari dalam negeri: ambisi Hindutva membentuk “bangsa dan negara Hindu yang sejati” yang menempatkan Muslim dan berbagai bentuk perlawanan demokratis pada posisi terpinggirkan.