Lonjakan kasus campak di Indonesia memunculkan kekhawatiran baru di tengah menurunnya tingkat vaksinasi anak. Di sejumlah daerah, sebagian orang tua memilih tidak memberikan imunisasi kepada anak mereka karena terpengaruh informasi menyesatkan yang beredar di media sosial.
Data pemerintah menunjukkan lebih dari 8.000 kasus suspek campak dan 10 kematian tercatat sepanjang tiga bulan pertama 2026. Jumlah kasus juga melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding 2024 menjadi lebih dari 63 ribu kasus pada tahun lalu, dengan 69 kematian.
Salah satunya adalah Fitri Fransiskha, ibu rumah tangga di Banten, yang memutuskan tidak memvaksinasi keempat anaknya. Keputusan itu diambil setelah anak pertamanya mengalami demam usai menerima vaksin tuberkulosis saat bayi.
Kekhawatirannya semakin besar setelah membaca berbagai unggahan di media sosial yang mengaitkan vaksin dengan kelumpuhan hingga gangguan perilaku.
“Postingan seperti itu membuat saya khawatir dan merasa keputusan untuk tidak memvaksinasi anak mungkin benar,” kata Fitri kepada AFP.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah kasus campak tertinggi kedua di dunia setelah Yaman.
Dalam publikasi Indonesian Journal of Internal Medicine pada Januari lalu, campak disebut kembali menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia setelah sebelumnya mendekati tahap eliminasi global.
Hoaks vaksin di media sosial picu penolakan imunisasi meningkat
Fenomena penolakan vaksin dinilai semakin meluas di kawasan perkotaan akibat derasnya arus disinformasi digital.
Anggota DPR Putih Sari sebelumnya memperingatkan meningkatnya sentimen anti-vaksin di media sosial dan meminta pemerintah lebih waspada terhadap penyebaran informasi palsu terkait imunisasi.
Riset perusahaan analisis data Drone Emprit menemukan narasi anti-vaksin muncul di hampir seluruh platform media sosial utama di Indonesia. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan kelompok anti-vaksin memang lebih kecil jumlahnya, tetapi cenderung lebih aktif menyuarakan pandangannya dibanding kelompok pro-vaksin.
Ia juga menyoroti banyak influencer yang mempromosikan obat herbal tanpa bukti ilmiah sebagai alternatif vaksin.
Dampak dari menurunnya cakupan vaksinasi mulai terlihat pada melemahnya herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, mengatakan target kekebalan kelompok sulit tercapai karena cakupan vaksin campak dan rubella (MR) masih jauh di bawah ambang aman 95 persen.
“Imunitas kelompok kita sudah terganggu,” ujarnya kepada AFP.
Cakupan vaksinasi belum capai ambang herd immunity
Selain hoaks, faktor keagamaan juga memengaruhi keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin. Beberapa warga muslim menolak vaksin karena mengandung unsur turunan babi yang dianggap haram.
Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 2018 telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan vaksin demi kepentingan kesehatan masyarakat, termasuk vaksin yang mengandung gelatin turunan babi.
Pemerintah Indonesia pada Maret lalu juga meluncurkan program vaksinasi massal darurat di sekitar 100 kabupaten dan kota untuk menekan penyebaran campak dan rubella. Program itu juga mencakup pemberian vaksin penguat bagi lebih dari 220 ribu tenaga kesehatan.
Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan Indri Yogyaswari mengatakan penyebaran campak mulai menurun sejak program tersebut dijalankan. Pemerintah juga menggandeng organisasi keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya imunisasi anak.
