Iran telah menyebut serangan AS-Israel terhadap sebuah sekolah di selatan Iran sebagai "kejahatan perang" dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, mengatakan serangan itu menyebabkan tewasnya lebih dari 100 anak.
"Sangat disayangkan bahwa beberapa anggota badan ini, dalam standar ganda yang mencolok, mengabaikan tindakan agresi terang-terangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran, dan malah mengutuk Iran karena menggunakan hak membela diri yang melekat dalam Piagam PBB," ujar utusan Iran Amir Saeid Iravani pada hari Sabtu.
Iravani secara khusus tidak menanggapi atau mengonfirmasi laporan kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa saat sebelum pertemuan tersebut.
"Komunitas internasional sejak lama menegaskan sebuah prinsip yang sederhana dan perlu: Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir," kata duta besar AS Mike Waltz, mengacu pada resolusi-resolusi PBB sebelumnya yang diabaikan oleh Teheran.
"Prinsip itu bukan masalah politik, melainkan masalah keamanan global, dan untuk itu, Amerika Serikat mengambil tindakan yang sah," tambahnya.
Duta Besar Israel Danny Danon mengecam beberapa anggota Dewan Keamanan yang mengkritik serangan bersama AS-Israel.
Rusia, China mengecam serangan terhadap Iran
Rusia dan China hanya mengecam serangan AS-Israel, sementara yang lain terutama menargetkan Iran. Beberapa pihak lebih berhati-hati dan sekadar menyerukan deeskalasi.
Negara-negara Teluk mengecam serangan Iran terhadap mereka sebagai "tindakan pengecut" dalam pernyataan bersama yang dibacakan oleh duta besar Bahrain.
"Kami memandang pemerintah Iran sepenuhnya bertanggung jawab atas serangan-serangan ini, dan kami menolak segala pembenaran atau penjelasan yang mencoba membenarkan perilaku bermusuhan ini atau memanipulasi aturan hukum internasional," kata Jamal Fares Alrowaiei mewakili Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Suriah, dan Yordania.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa tindakan militer di Timur Tengah berisiko memicu konsekuensi yang tak terkendali di kawasan tersebut.
"Tindakan militer membawa risiko menyalakan rangkaian peristiwa yang tidak ada yang bisa mengendalikannya di wilayah paling rentan di dunia," ujarnya kepada Dewan Keamanan.
