Negara bagian selatan Somalia, Jubaland, telah mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan pemerintah federal.
Pengumuman ini disampaikan pada hari Kamis setelah para menteri Kabinet regional tersebut mengadakan pertemuan di Kismayo, ibu kota administratif Jubaland.
Negara bagian regional ini, yang telah lama berselisih dengan pemerintah federal, menuduh Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar konstitusi.
Jubaland menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui amandemen konstitusi dan reformasi pemilu yang disahkan oleh kedua majelis parlemen Somalia pada awal tahun ini.
"Pemerintah Jubaland memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, menjaga, dan menegakkan persatuan dan solidaritas rakyatnya," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut.
Mereka menyerukan agar pemerintah untuk memprioritaskan perdamaian dan bekerja lebih “untuk menyelamatkan tatanan kenegaraan yang rapuh dan proses pembangunan negara.”
Pengumuman ini muncul sehari setelah pengadilan di ibu kota Somalia, Mogadishu, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Jubaland Ahmed Mohamed Islam, yang juga dikenal sebagai Ahmed Madobe.
Surat perintah tersebut menuduh Madobe sebagai ancaman terhadap persatuan negara Somalia.
Pada hari Sabtu, parlemen Somalia mengesahkan undang-undang mengenai reformasi pemilu, beralih ke sistem pemungutan suara universal setelah puluhan tahun menggunakan sistem pemilu berbasis klan – perubahan yang telah ditolak oleh Jubaland dan Puntland.
SUMBER: AA
