Austria dakwa dua anggota rezim Assad atas kejahatan keji di penjara Suriah
Penyiksaan tak hanya dilakukan oleh bawahan mereka, tetapi keduanya juga diduga terlibat langsung dalam tindakan kekerasan terhadap tahanan.
Otoritas Austria mendakwa dua mantan pejabat dari rezim terguling Bashar al-Assad atas kejahatan serius terhadap warga sipil di pusat-pusat penahanan, menurut laporan media lokal.
Kantor Kejaksaan Umum Wina telah mengajukan dakwaan terhadap dua mantan anggota rezim Presiden Suriah Bashar Assad, lapor penyiar publik ORF pada Rabu.
Kedua pria tersebut—mantan brigadir jenderal dari dinas intelijen dan mantan letnan kolonel kepolisian di kota Raqqa, Suriah—yang telah tinggal di Austria sejak 2015, dituduh melakukan kejahatan berat terhadap warga sipil di tahanan, termasuk penganiayaan berat, kekerasan seksual, dan penyiksaan.
Mereka diduga melakukan kejahatan itu untuk “menekan gerakan protes terhadap rezim saat itu dan menakut-nakuti masyarakat.”
Tindakan kejam itu tidak hanya dilakukan oleh bawahan mereka, tetapi keduanya juga diduga secara pribadi “melakukan kekerasan terhadap para tahanan,” demikian laporan tersebut.
Sejauh ini, 21 korban telah teridentifikasi dan ikut dalam proses hukum setelah mengalami luka-luka serius, beberapa di antaranya menimbulkan dampak jangka panjang.
‘Jenderal Penyiksa’
Mantan brigadir jenderal itu diyakini sebagai sosok yang dijuluki “Jenderal Penyiksa” oleh media Austria. Ia diduga diselundupkan ke Austria pada 2015 oleh Kantor Perlindungan Konstitusi dan Pemberantasan Terorisme (BVT) yang kini telah dibubarkan, dan kemudian mendapat suaka di negara tersebut.
Sejak kejatuhan rezim Assad pada Desember 2024, banyak ditemukan lokasi pemakaman massal di Suriah, dengan yang terbesar berada di dekat Damaskus.
Warga Suriah mengatakan tumbangnya rezim Assad menandai berakhirnya era ketakutan selama puluhan tahun, di mana penjara-penjaranya dikenal sebagai tempat penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa.
Pemerintah Suriah yang baru berulang kali menegaskan bahwa menuntut pertanggungjawaban terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan di bawah rezim sebelumnya akan tetap menjadi prioritas.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September lalu, Presiden Ahmed al Sharaa berjanji akan menegakkan “keadilan bagi setiap orang yang tangannya berlumur darah orang tak bersalah.”