Turkiye kecam rencana maritim Yunani, berjanji melindungi hak hak di Laut Aegea, Mediterania Timur
Kementerian Luar Negeri Turkiye menekankan bahwa inisiatif sepihak harus dihindari demi keamanan di laut tertutup atau semi-tertutup, dan mengingatkan bahwa hukum maritim internasional mempromosikan kerja sama antara negara-negara pesisir.
Turkiye telah mengkritik keras bagian dari “Perencanaan Tata Ruang Maritim” (MSP) yang baru saja diumumkan oleh Yunani, dengan alasan bahwa rencana tersebut mencakup wilayah yang melanggar yurisdiksi maritim Turkiye di Laut Aegea dan Mediterania Timur.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu, Ankara menegaskan kembali bahwa tindakan sepihak semacam itu oleh Athena tidak memiliki dasar hukum atau konsekuensi bagi Turkiye.
“Beberapa wilayah yang ditentukan dalam ‘Perencanaan Tata Ruang Maritim’ (MSP) yang diumumkan oleh Yunani dalam kerangka peraturan Uni Eropa melanggar wilayah yurisdiksi maritim Türkiye di Laut Aegea dan Mediterania Timur,” kata kementerian tersebut.
Turkiye menegaskan komitmen untuk berdialog
Kementerian menekankan bahwa inisiatif sepihak sebaiknya dihindari di laut tertutup atau semi-tertutup seperti Laut Aegea dan Mediterania, serta mengingatkan bahwa hukum maritim internasional mendorong kerja sama antara negara-negara pantai.
“Dalam hal ini, Turkiye selalu siap bekerja sama dengan Yunani di Laut Aegea,” kata pernyataan tersebut, menandakan keterbukaan Ankara untuk berdialog meskipun ketegangan terus meningkat.
‘Upaya sebelumnya tidak memiliki dasar hukum’
Mengutip preseden, kementerian menegaskan bahwa tindakan Yunani di masa lalu dan upaya “fait accompli” yang serupa juga gagal memiliki bobot hukum.
Turkiye berpendapat bahwa upaya terbaru ini juga tidak akan efektif secara hukum maupun diplomatik.
“Tindakan dan upaya fait accompli yang disebutkan, seperti di masa lalu, tidak akan memiliki konsekuensi hukum bagi Turkiye saat ini maupun di masa depan,” tambah pernyataan tersebut.
Referensi pada Deklarasi Athena 2023
Ankara juga mengingat Deklarasi Athena tentang Hubungan Persahabatan dan Bertetangga Baik, yang ditandatangani oleh kedua negara pada 7 Desember 2023, sebagai kerangka panduan untuk menyelesaikan masalah bilateral.
“Turkiye tetap pada posisinya bahwa pendekatan yang tulus dan komprehensif harus diadopsi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan hukum internasional, keadilan, dan hubungan bertetangga baik,” kata kementerian tersebut.
Turkiye akan mengajukan rencana maritimnya sendiri
Sebagai tanggapan terhadap MSP Yunani, Turkiye mengumumkan akan mengajukan Perencanaan Tata Ruang Maritimnya sendiri ke UNESCO dan badan-badan PBB terkait.
Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan klaim maritimnya dan melawan apa yang dianggapnya sebagai tindakan berlebihan oleh Yunani.
Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah hubungan Turkiye-Yunani yang rapuh, di mana kedua negara baru-baru ini menekankan diplomasi dan saling menghormati. Namun, klaim maritim oleh Yunani terus menguji batas-batas niat baik tersebut.