Jerman dan Belgia tolak bergabung dalam serangan AS-Israel ke Iran
Berlin dan Brussel menegaskan tidak akan ikut serta dalam operasi militer, seraya mendorong jalur diplomasi dan memperingatkan bahwa kekuatan militer semata tak akan menyelesaikan konflik Timur Tengah yang kian meluas.
Jerman dan Belgia menyatakan tidak akan bergabung dalam serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran para pemimpin Eropa atas eskalasi konflik dan seruan baru untuk mengedepankan diplomasi.
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, pada Rabu mengatakan kepada parlemen di Berlin bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam konflik tersebut.
“Jerman bukan pihak dalam perang ini. Angkatan Bersenjata Jerman tidak akan berpartisipasi,” ujar Pistorius dalam debat parlemen. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya maksimal untuk mendorong de-eskalasi dan mencegah meluasnya kekerasan.
Meski mengakui adanya perdebatan mengenai apakah tindakan Amerika Serikat dan Israel sejalan dengan hukum internasional, Pistorius menilai kepemimpinan Iran selama ini telah melanggar norma internasional dan menunjukkan permusuhan terhadap Israel.
“Satu hal yang jelas: serangan Israel-Amerika ditujukan terhadap rezim yang ingin menghancurkan Israel,” katanya, sembari menggambarkan Teheran sebagai represif di dalam negeri dan destabilitatif di luar negeri.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa serangan militer tanpa rencana pascaperang yang jelas berisiko memperpanjang ketidakstabilan.
“Sejarah mengajarkan bahwa memulai perang jauh lebih mudah daripada mengakhirinya. Kita memerlukan strategi keluar yang solid, dan saat ini saya belum melihatnya,” ujar Pistorius.
Belgia: tidak akan ikut
Di Brussel, Menteri Pertahanan Belgia Theo Francken menyampaikan sikap serupa di hadapan parlemen. Ia menegaskan Belgia tidak akan mendukung ofensif militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
“Kami tidak akan melakukan itu,” kata Francken, seraya membedakan antara kemungkinan bantuan defensif kepada mitra regional dan partisipasi dalam serangan yang ia sebut “bertentangan dengan hukum internasional.”
Francken menjelaskan Belgia dapat merespons permintaan resmi dari negara seperti Yordania atau Uni Emirat Arab sesuai hukum internasional. Selain itu, kewajiban di tingkat Uni Eropa juga dapat mengharuskan bantuan kepada Siprus yang dikelola Yunani jika diperlukan. Namun, ia menekankan bahwa bergabung dalam serangan terhadap Iran adalah persoalan yang berbeda.
Pernyataan kedua menteri tersebut mencerminkan kehati-hatian yang kian menguat di dalam Uni Eropa seiring meluasnya konflik menyusul serangan AS-Israel terhadap Iran dan serangan balasan rudal serta drone dari Teheran di berbagai wilayah kawasan.
Keduanya menegaskan Eropa tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam menentukan masa depan kawasan. Meski demikian, mereka memberi sinyal bahwa jalur diplomasi—bukan keterlibatan militer yang lebih dalam—harus menjadi pilihan utama ke depan.