Jam di tangan mereka, waktu berada di pihak Iran

Sejak 28 Februari, Israel dan Amerika Serikat melancarkan perang agresi terhadap Iran — memaksa Teheran membalas dengan hujan rudal dan drone, serta penutupan sebagian Selat Hormuz.

Di luar liputan langsung tentang peristiwa harian, kepentingan strategis, sejarah, dan kemanusiaan yang lebih luas menuntut analisis yang tajam tentang apa arti konflik ini bagi kawasan dan dunia.

Jauh dari hujan pembaruan taktis sehari‑hari, perang ini memperlihatkan batas‑batas dari kekuasaan militer, kerapuhan tatanan global, dan bobot yang terus melekat dari geografi serta sejarah.

Untuk memahami perang ini, pertama‑tama harus dipahami sifat negara yang menjadi sasarannya. Iran bukan kekuatan pinggiran yang bisa dibentuk sesuka hati.

Ia adalah negara dasar, luas secara geografis, berkesinambungan secara historis, berakar secara budaya, dan tangguh secara strategis.

Pegunungan bagian timurnya nyaris tak tertembus.

Wilayah utara yang menghadap Laut Hitam sebagian besar berada di luar jangkauan serangan udara Israel dan menimbulkan tantangan ekstrem bagi invasi darat, tidak sedikit karena upaya apa pun bisa berisiko menyeret Rusia langsung ke dalam konflik. Sejak zaman kuno hingga kini, kawasan‑kawasan ini konsisten menolak penaklukan.

Kekuatan militer bisa menghancurkan infrastruktur; kekuatan itu tidak mudah membangun kembali legitimasi atau menghapus memori sebuah peradaban.

Runtuhnya ilusi keamanan

Perang saat ini juga meruntuhkan asumsi‑asumsi lama tentang keamanan regional.

Selama puluhan tahun, stabilitas Teluk bergantung pada jaminan AS. Arsitektur ini dimulai saat Perang Iran–Iraq pada 1980‑an, meluas setelah Perang Teluk pada 1990‑an, dan mengkonsolidasikan diri pasca Perang Irak di milenium baru.

Hari ini, sistem itu berada dalam keadaan fundamental yang terguncang.

Negara‑negara yang menjadi tuan rumah pangkalan AS, yang semula dianggap terlindungi, kini menjadi sasaran Iran karena keberadaan aset militer tersebut. Yang dirancang sebagai platform pencegah telah berubah menjadi target potensial, sementara serangan Iran juga meluas ke infrastruktur sipil di negara‑negara Teluk.

Logika penempatan ke depan yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan justru meningkatkan kerentanan kawasan.

Tidak akan muncul kerangka keamanan Teluk yang berkelanjutan tanpa mengakui realitas ini.

Tatanan yang tahan lama harus memasukkan aktor‑aktor utama kawasan — Iran, Irak, Türkiye, Mesir, dan Suriah — sebagai pemangku kepentingan, bukan sekadar objek kebijakan keamanan.

Kekuatan eksternal bisa menjadi penjamin, tetapi bukan perancang utama.

Sekilas, konflik ini mungkin tampak berskala regional. Kenyataannya, konsekuensinya bersifat global.

Ekonomi global hari ini saling terkait secara mendalam. Guncangan di pasar energi, rantai pasokan, dan jaringan keuangan bergerak lebih cepat daripada kampanye militer mana pun.

Berbeda dengan sistem global yang relatif tersegmentasi pada awal abad ke‑20, pasar modern beroperasi menurut prinsip hampir‑domino, di mana gangguan pada satu titik dengan cepat merambat ke seluruh tatanan global.

Kedua Perang Dunia bersama‑sama menimbulkan korban jiwa sekitar 120 juta nyawa, menurut penilaian yang banyak dikutip dan sejalan dengan PBB. Itu adalah bencana yang membentuk ulang sistem ekonomi dan politik, namun terjadi pada semesta ekonomi yang jauh kurang saling terhubung.

Hari ini, ekonomi global jauh lebih rentan. Dampak perang di satu wilayah dapat melumpuhkan pertumbuhan, menaikkan harga, mengganggu ketahanan pangan, dan memicu ketidakstabilan geopolitik di lima benua.

Pada saat yang sama, perang ini memperlihatkan mundurnya norma hukum yang dirancang untuk membatasi konflik bersenjata.

Hukum kemanusiaan internasional modern, yang paling menonjol tergabung dalam Konvensi Jenewa Keempat, disusun pasca Perang Dunia II. Yang signifikan, banyak dari pendukung terkuatnya adalah pemimpin militer yang menyaksikan biaya kemanusiaan yang dahsyat dari perang total dan berupaya menetapkan batas etis terhadap perilakunya.

Institusi seperti Komite Internasional Palang Merah memainkan peran sentral dalam merumuskan prinsip‑prinsip ini, menjamin perlindungan bagi warga sipil dan mengatur perilaku saat perang.

Namun hari ini, warisan hukum dan moral itu berada di bawah tekanan. Kerangka yang lahir dari tragedi terbesar umat manusia berisiko menjadi mayat kaku pengekang itu sendiri.

Kekuatan, waktu, dan pertanyaan tentang perdamaian

Pada intinya, perang ini mengajukan pertanyaan‑pertanyaan mendasar tentang kekuasaan, waktu, dan kemungkinan perdamaian.

Keunggulan militer mungkin menempatkan pengendali waktu di tangan Israel dan AS. Mereka dapat menentukan tempo serangan, ritme eskalasi, dan koreografi kehancuran. Namun waktu, dibentuk oleh geografi, kedalaman sejarah, dan ketahanan masyarakat, tetap berada di pihak Iran.

Generasi yang menanggung kehancuran Perang Dunia II berupaya mengekang perang melalui hukum dan tatanan kelembagaan. Sekali lagi, mereka yang mendorong kerangka hukum seperti Konvensi Jenewa sering adalah pemimpin militer itu sendiri, yang menyaksikan kehancuran perang total secara langsung, dan sering bertentangan dengan kepemimpinan politik yang, terlindungi dari medan perang, kadang‑kala mendorong perang bertentangan dengan penilaian mereka yang harus memeranginya.

Mungkin generasi baru, khususnya di dalam tubuh militer saat ini, harus sekali lagi menegaskan kebutuhan akan pengekangan di saat kepemimpinan politik tampak terlepas dari sejarah, hukum, atau konsekuensi.

Sampai saat itu, dunia berisiko mengulangi sejarah, bukan sekadar sebagai tragedi, tetapi sebagai bencana pada era yang jauh lebih saling terkait dan rentan daripada sebelumnya.

Perang ini mungkin menempatkan pengendali waktu di tangan negara‑negara kuat. Namun waktu, yang dalam, bertahan lama, dan dibentuk oleh sejarah, tetap milik rakyat dan peradaban yang akarnya tidak bisa dicabut oleh rudal atau dekrit politik.