Ratusan orang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (15/10), untuk mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Aksi tersebut juga menyoroti upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak.
Kelangkaan BBM di Bali memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Berdasarkan pantauan AFP, antrean kendaraan di beberapa SPBU di Denpasar mencapai lebih dari satu kilometer.
Sekitar 500 orang berkumpul di depan kantor gubernur, sementara penyelenggara Aksi Kamisan ke-73 memperkirakan jumlah peserta mencapai 300–400 orang dari berbagai wilayah Bali.
Koordinator Aksi Kamisan Bali, Gede Erawan Kusuma Putra Wijaya, mengatakan demonstran mendesak pemerintah mempercepat penanganan gangguan pasokan BBM sekaligus mencari solusi terkait upah minimum yang dianggap belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Gede menyebut kebutuhan hidup layak di Bali mencapai Rp5,25 juta dan mengatakan para peserta aksi akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka juga menuntut transparansi pemerintah serta menyoroti beban pekerja SPBU yang harus melayani antrean panjang.
Perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina, menjelaskan gangguan pasokan terjadi akibat keterlambatan distribusi setelah sebuah kapal tanker mengalami kendala saat membongkar muatan. Kapal tersebut membawa lebih dari 22 juta liter BBM dan tiba di Bali pada Selasa (13/10).
Gubernur Bali I Wayan Koster sebelumnya menyatakan pasokan dari kapal itu diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pulau tersebut hingga tujuh hari. Pemerintah daerah juga meminta masyarakat tetap tenang karena persediaan BBM dinilai masih mencukupi.
Untuk menekan aktivitas dan penggunaan energi, Koster memerintahkan aparatur pemerintah bekerja dari rumah selama tiga hari mulai Kamis. Sekolah dan universitas juga dialihkan ke pembelajaran daring selama periode yang sama.
Gangguan distribusi BBM di Bali terjadi di tengah tekanan pasokan energi global akibat perang Iran. Kondisi ini berdampak pada aktivitas masyarakat, memicu antrean panjang di SPBU, serta mendorong warga mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut.
