Ponsel yang dipesan pada 2010 baru tiba 16 tahun kemudian di Libya

Pengirim dan penerima hanya terpaut beberapa kilometer. Namun konflik panjang membuat sebuah paket menempuh perjalanan yang nyaris mustahil.

By
Pria Libya Akhirnya Menerima Ponsel Nokia yang Dipesan pada Tahun 2010. / TRT World

Kiriman itu datang tanpa gegap gempita, seolah ikut menyadari betapa terlambatnya ia tiba.

Seorang pedagang ponsel di Tripoli, Libya, akhirnya menerima kiriman telepon genggam Nokia yang ia pesan sejak 2010. Paket tersebut baru sampai setelah tertahan selama 16 tahun.

Kiriman yang sempat dianggap hilang itu berisi ponsel Nokia lawas dengan tombol fisik, termasuk seri edisi musik dan perangkat awal “Communicator” yang pada masanya masuk kategori teknologi premium. Pengiriman terhenti sejak pecahnya perang saudara Libya pada 2011 yang melumpuhkan sistem logistik dan kepabeanan negara tersebut.

Padahal, pengirim dan penerima paket sama-sama berada di Tripoli dan hanya berjarak beberapa kilometer. Namun konflik dan ketidakstabilan membuat paket tersebut teronggok di gudang selama lebih dari satu dekade.

Momen dibukanya kotak berisi ponsel-ponsel lawas itu kemudian diabadikan dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, pemilik toko tampak tertawa bersama rekan-rekannya sambil berseloroh mempertanyakan apakah benda di tangannya itu “ponsel atau artefak,” menggambarkan betapa pesatnya perubahan teknologi sejak 2010.

Kisah ini mengundang tawa sekaligus keprihatinan warganet. Banyak yang menilai peristiwa tersebut menjadi contoh nyata bagaimana konflik berkepanjangan dapat menghambat aktivitas paling sederhana, termasuk urusan bisnis sehari-hari.

Sebagian pengguna media sosial lainnya justru berspekulasi ponsel-ponsel tersebut kini memiliki nilai lebih sebagai barang koleksi.

Perang sering kali dihitung lewat jumlah korban dan keputusan politik. Namun dalam kasus ini, dampaknya tergambar dari sebuah paket sederhana yang membutuhkan waktu 16 tahun untuk sampai ke tangan pemiliknya.

Libya sendiri hingga kini masih terpecah antara Pemerintahan Persatuan Nasional (Government of National Unity/GNU) yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tripoli, dipimpin Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibah, dan pemerintahan tandingan di wilayah timur yang didukung Jenderal Khalifa Haftar serta berafiliasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Benghazi.

Perpecahan tersebut bermula dari pemberontakan 2011 yang didukung NATO dan menggulingkan sekaligus menewaskan pemimpin lama Muammar Gaddafi, yang kemudian menyeret Libya ke dalam kekacauan politik dan kelembagaan tanpa pemerintahan nasional yang benar-benar utuh.