Laporan terbaru dari Austria menunjukkan peningkatan tajam rasisme anti-Muslim, dengan jumlah insiden yang terdokumentasi mencapai rekor tertinggi pada 2025.

Menurut laporan Anti-Muslim Racism Report ke-11 yang diterbitkan Documentation and Advisory Centre for Islamophobia and Anti-Muslim Racism, sebanyak 1.684 insiden tercatat sepanjang tahun lalu, meningkat dari 1.336 kasus pada 2024 dan 1.522 kasus pada 2023.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar insiden terjadi di dunia maya. Platform digital menyumbang 63,1 persen dari seluruh kasus yang tercatat, sementara 36,9 persen lainnya terjadi secara langsung.

Meski proporsi insiden daring turun dari 74,9 persen pada 2024, jumlahnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan kasus yang terjadi secara luring.

Karakter insiden yang terjadi juga mengalami perubahan.

Kategori "penyebaran kebencian" kini mendominasi kasus yang terdokumentasi, dengan porsi mencapai 62,6 persen dari total insiden. Kategori ini diikuti oleh penghinaan sebesar 11,3 persen dan perlakuan tidak setara sebesar 10,5 persen.

Hal tersebut menjadi perubahan yang cukup mencolok dibandingkan laporan tahun sebelumnya, ketika penghinaan dan perlakuan tidak setara menyumbang porsi yang jauh lebih besar dari keseluruhan kasus.

Lantas, apa yang menjelaskan perubahan tersebut?

Menurut laporan itu, lonjakan ujaran kebencian tidak bisa dipahami semata-mata sebagai akibat dari tindakan individu yang berprasangka. Sebaliknya, fenomena ini mencerminkan semakin kuatnya pengaruh narasi politik dan media yang turut menormalisasi retorika anti-Muslim dalam ruang publik.

Propaganda politik, termasuk pidato provokatif, iklan kampanye, video, hingga program televisi bernuansa populis, menyumbang 27,1 persen dari seluruh insiden yang terdokumentasi.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar insiden berasal dari konten media, terutama artikel surat kabar, laporan televisi, dan berbagai bentuk pemberitaan arus utama lainnya.

Secara keseluruhan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pernyataan dan narasi yang dipromosikan oleh aktor politik serta tokoh media memainkan peran penting dalam membentuk wacana anti-Muslim.

Menurut laporan itu, hampir 60 persen kasus ujaran kebencian yang tercatat berkaitan dengan konten yang berhubungan dengan politik atau media.

Temuan tersebut juga menunjukkan lonjakan tajam pada kategori "penyebaran kebencian". Dibandingkan dengan 2024, jumlah kasus dalam kategori ini meningkat 49,3 persen.

Hal ini memunculkan pertanyaan penting: siapa yang diuntungkan dari normalisasi retorika anti-Muslim, dan siapa yang turut mempertahankannya?

Faktor politik

Para pengkritik menilai Partai Kebebasan Austria (FPÖ) memainkan peran sentral dalam membuat retorika anti-Muslim semakin dapat diterima dalam ruang publik.

Selama bertahun-tahun, partai tersebut menjadikan pesan-pesan anti-Muslim sebagai bagian dari identitas politik dan kampanye elektoralnya.

Slogan seperti Home instead of Islam dan The West in Christian hands menjadi bagian menonjol dalam kampanye FPÖ serta memengaruhi perdebatan mengenai imigrasi, identitas, dan rasa memiliki.

Bagi para pengkritik, pesan-pesan tersebut tidak hanya bertujuan menggalang suara pemilih. Narasi itu juga membentuk iklim politik yang membuat isu anti-Muslim semakin dipandang sebagai kekhawatiran politik yang sah, bukan sebagai retorika diskriminatif.

Seperti Alternative for Germany (AfD) di Jerman, Partai Kebebasan Austria (FPÖ) juga berinvestasi besar di media sosial, khususnya platform seperti TikTok, untuk menjangkau pemilih muda.

Para pengamat mencatat strategi daring partai tersebut mengandalkan konten yang sangat terarah guna memaksimalkan visibilitas dan interaksi di kalangan pengguna muda, sehingga mampu menjangkau kelompok yang cenderung kurang terpapar pesan politik tradisional.

Salah satu contohnya terjadi di wilayah Tyrol, Austria, ketika akun media sosial yang berafiliasi dengan FPÖ mengunggah video yang mempromosikan deportasi massal dan retorika yang berfokus pada kemurnian etnis serta budaya.

Salah satu video tersebut memicu kritik dari berbagai spektrum politik di parlemen negara bagian Tyrol dan mendapat kecaman dari perwakilan sejumlah partai.

Fokus terhadap generasi muda bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Di tengah menurunnya kepercayaan terhadap institusi politik dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap politik tradisional, media sosial semakin menjadi arena penting dalam membentuk pandangan politik dan memobilisasi dukungan.

Media sosial dan perebutan suara pemilih muda

Seperti Alternative for Germany (AfD) di Jerman, Partai Kebebasan Austria (FPÖ) juga berinvestasi besar di media sosial, khususnya platform seperti TikTok, untuk menjangkau kalangan muda.

Para pengamat mencatat strategi daring partai tersebut mengandalkan konten yang sangat terarah guna memaksimalkan jangkauan dan keterlibatan pengguna muda, sehingga mampu menjangkau audiens yang selama ini kurang tersentuh oleh pesan politik konvensional.

Salah satu contoh muncul di wilayah Tyrol, ketika akun media sosial yang berafiliasi dengan FPÖ mengunggah video yang mempromosikan deportasi massal dan retorika mengenai kemurnian etnis serta budaya.

Salah satu video tersebut memicu kritik lintas partai di parlemen negara bagian Tyrol dan menuai kecaman dari berbagai kalangan politik.

Fokus terhadap pemilih muda dinilai bukan tanpa alasan. Di tengah merosotnya kepercayaan terhadap institusi politik dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap politik tradisional, media sosial semakin berperan penting dalam membentuk sikap politik dan menggalang dukungan.

Temuan Democracy Monitor 2025 yang dipresentasikan pada Maret 2026 menunjukkan meningkatnya rasa kecewa di kalangan generasi muda Austria.

Kurang dari separuh responden berusia 16 hingga 26 tahun mengatakan mereka percaya sistem politik berjalan dengan baik. Angka tersebut turun tajam dibandingkan 69 persen pada 2018.

Kepercayaan terhadap institusi publik juga melemah. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah federal tercatat sebesar 37 persen, sementara kepercayaan terhadap parlemen berada di angka 41 persen.

Perasaan terwakili secara politik bahkan lebih rendah, dengan hanya 32 persen responden yang menyatakan merasa cukup terwakili.

Angka-angka tersebut menunjukkan semakin lebarnya jarak antara generasi muda dan institusi politik tradisional.

Ketika kepercayaan terhadap aktor politik mapan terus menurun, partai-partai yang memosisikan diri sebagai penantang arus utama berpotensi mendapatkan audiens yang lebih terbuka.

Para pengkritik menilai FPÖ berupaya memanfaatkan ketidakpuasan tersebut dengan menggunakan media sosial untuk memperkuat pesan-pesan yang memecah belah sekaligus meningkatkan daya tariknya di kalangan pemilih muda.

Mereka juga berpendapat bahwa merespons kebangkitan populisme sayap kanan dengan mengadopsi kerangka narasinya justru berisiko memperkuat narasi yang ingin dilawan.

Selama bertahun-tahun, FPÖ menempatkan isu jilbab sebagai salah satu pusat pesan politiknya.

Meski larangan penggunaan jilbab bagi anak perempuan di bawah usia 14 tahun baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah saat ini, dan bukan oleh FPÖ, para pengkritik menilai perdebatan tersebut telah lama dibentuk oleh tema-tema yang diusung partai tersebut.

Akibatnya, isu yang awalnya merupakan agenda politik partisan kini semakin berkembang menjadi persoalan institusional, dengan dampak yang meluas hingga ke kehidupan sehari-hari.

Menurut laporan tahunan 2025 dari Documentation Centre on Islamophobia and Anti-Muslim Racism, jumlah insiden yang dilaporkan meningkat pada bulan-bulan setelah perdebatan publik mengenai larangan jilbab.

Bahkan sebelum kebijakan tersebut mulai berlaku, laporan itu telah mendokumentasikan sejumlah kasus ketika siswi perempuan mendapat tekanan dari guru untuk melepas jilbab mereka.

Insiden-insiden tersebut menyoroti hubungan yang kompleks antara perdebatan politik, persepsi publik, dan pengalaman diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana diskusi kebijakan dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap kelompok minoritas.

Selama lebih dari satu dekade, pusat dokumentasi tersebut telah memantau berbagai kasus diskriminasi dan permusuhan terhadap umat Muslim di seluruh Austria.

Laporan terbarunya mencatat 1.684 insiden pada 2025, termasuk satu serangan mematikan, serangan terhadap masjid, serta banyak kasus pelecehan dan diskriminasi.

Bagi para pengkritik, perkembangan tersebut menunjukkan konsekuensi yang lebih luas dari normalisasi retorika anti-Muslim dalam kehidupan publik.

Jalan ke depan

Jika rasisme anti-Muslim semakin mengakar dalam ruang publik, maka upaya mengatasinya membutuhkan lebih dari sekadar mengecam insiden yang terjadi satu per satu.

Salah satu usulan yang diajukan para aktivis anti-rasisme adalah penerapan Rencana Aksi Nasional Melawan Rasisme.

Para pendukungnya berpendapat bahwa kerangka tersebut dapat memberikan respons institusional yang lebih jelas terhadap diskriminasi serta menjadi sinyal bahwa rasisme tidak memiliki tempat dalam masyarakat Austria.

Hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat partisipasi demokratis dan memastikan generasi muda merasa terwakili tanpa memandang latar belakang, etnis, maupun agama mereka.

Di tengah menurunnya kepercayaan terhadap institusi politik, membangun inklusivitas dinilai menjadi salah satu cara paling efektif untuk menghadapi polarisasi dan perpecahan sosial.

Masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan di parlemen, tetapi juga di sekolah, komunitas, dan ruang digital, tempat pandangan politik semakin banyak dibentuk.

Pengaruh media sosial yang semakin besar terhadap perdebatan publik telah mengubah lanskap politik secara signifikan.

Tantangan saat ini adalah apakah institusi demokrasi dan aktor politik arus utama mampu merespons meningkatnya polarisasi secara efektif sebelum fenomena tersebut semakin mengakar dalam kehidupan publik.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh TRT Deutsch.