Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11). Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan setelah sejumlah putusan pengadilan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Prabowo pada Selasa. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Prasetyo mengatakan Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran sehingga Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujarnya.
Perkembangan ini berlangsung ketika sejumlah anggota DPR mempertimbangkan penggunaan hak penyelidikan untuk memeriksa kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden. Situasi tersebut juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Prabowo dan ayah Gibran, mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Polemik dokumen pendidikan Gibran menguat setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan untuk pencalonannya pada Pilpres 2024. Putusan bernomor 742K/TUN/2026 itu membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Sebelumnya, gugatan terkait dokumen tersebut tercatat di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Sementara itu, MK pernah menyatakan gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran menyelesaikan pendidikan di luar negeri setara SMA. MK juga menyatakan penilaian pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Ia justru meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
