Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) menghadiri Pertemuan Informal Para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand, pada Minggu (12/7). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah taktis ASEAN dalam mendukung penyelesaian damai di negara tersebut.
Pertemuan strategis ini diinisiasi oleh Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, pertemuan daring para Menlu ASEAN pada Mei lalu, serta kunjungan diplomasi Menlu RI ke Nay Pyi Taw pada awal Juni 2026.
Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk mendapatkan informasi terkini mengenai situasi di Myanmar. Selain itu, para Menlu ASEAN berupaya mengidentifikasi langkah konkret ke depan demi mendorong implementasi Five-Point Consensus (5PC), yang tetap menjadi kerangka kerja utama ASEAN.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI mendorong dilakukannya peninjauan yang objektif dan berimbang terkait perkembangan implementasi 5PC. Menlu menyoroti bahwa meskipun ada sejumlah perkembangan pasca-pemilihan umum di Myanmar, tantangan besar masih mengadang, terutama dalam mewujudkan dialog inklusif untuk rekonsiliasi nasional.
"Dialog nasional yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan," tegas Menlu RI.
Menlu kembali menegaskan posisi Indonesia bahwa 5PC tidak boleh bergeser sebagai acuan utama ASEAN. Tiga poin krusial yang digarisbawahi meliputi penghentian kekerasan segera, pembukaan ruang dialog inklusif, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa diskriminasi. Demi menjaga kesinambungan mandat ini, Menlu juga mendorong penguatan mekanisme kolektif ASEAN, termasuk pembahasan opsi perpanjangan mandat Utusan Khusus (Special Envoy).
Sebagai salah satu aktor kunci di kawasan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mendukung proses perdamaian yang memegang teguh prinsip kepemilikan dan kepemimpinan oleh masyarakat Myanmar sendiri (Myanmar-owned and Myanmar-led). Komitmen ini diwujudkan lewat berbagai upaya pendekatan (engagement) secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.
"Solusi yang berkelanjutan harus bersifat Myanmar-owned dan Myanmar-led. Indonesia siap membantu membangun jembatan untuk mewujudkan hal tersebut," pungkas Menlu RI.
