Kantor Media Pemerintah Gaza pada hari Senin menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan langkah-langkah hukum dan administratif yang diperlukan untuk menyerahkan sistem pemerintahan di wilayah kantong tersebut. Pihak mereka juga mengonfirmasi pengunduran diri ketua pelaksananya serta pembubaran resmi Komite Darurat.
Kesepakatan tersebut dipresentasikan kepada tim nasional yang terdiri dari faksi-faksi Palestina, Komite Tinggi Urusan Kabilah dan Suku, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, dengan disaksikan oleh seorang pengamat dari PBB.
Berdasarkan peta jalan (roadmap) yang disepakati oleh faksi-faksi Palestina di Kairo, kini hanya pegawai negeri sipil di bidang teknis yang tetap bertahan di pos mereka demi menjaga pelayanan publik tetap berjalan selama masa transisi.
Langkah iktikad baik
Pemerintah di Gaza menyatakan bahwa pembubaran ini mencerminkan komitmennya untuk menata ulang tata kelola pemerintahan dan meringankan penderitaan rakyat akibat genosida Israel yang masih berlangsung, keterlambatan rekonstruksi, blokade, serta kehadiran militer Israel yang terus berlanjut.
Pihak pemerintah menambahkan bahwa langkah ini dirancang untuk menghilangkan segala hambatan administratif dalam proses transisi. Hal ini juga bertujuan memastikan institusi publik tetap berfungsi tanpa gangguan saat wewenang dialihkan ke badan yang baru.
Kelompok perlawanan Palestina tersebut menganggap pembubaran ini sebagai bukti bahwa mereka menghormati kesepakatan Kairo. Mereka pun mendesak para mediator untuk menyikapi langkah ini dengan menekan Israel agar mencabut blokadenya di Gaza dan menarik mundur pasukannya.
Di sisi lain, stasiun penyiaran publik Israel, KAN, yang mengutip seorang pejabat anonim, meremehkan pengunduran diri tersebut sebagai "tipu muslihat yang tidak memiliki arti praktis." Mereka menuduh bahwa para anggotanya hanya sekadar bertahan di pos masing-masing dan mengklaim Hamas sedang "mengulur waktu" agar tidak disalahkan atas pelanggaran gencatan senjata.
PBB sambut baik langkah Hamas
PBB menyambut baik keputusan Hamas dan menyatakan bahwa langkah tersebut dapat membantu memajukan kesepakatan gencatan senjata.
"Kami telah mencatat pengumuman Hamas mengenai pembubaran Komite Darurat Pemerintah dan pengalihan tanggung jawab administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, pada hari Senin.
Ia mengatakan bahwa PBB "menyambut baik setiap langkah yang berkontribusi pada implementasi perjanjian gencatan senjata." Dujarric juga merujuk pada tujuan yang ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan terkait, termasuk implementasi penuh gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
Dujarric menambahkan bahwa PBB "terus mendukung upaya menuju pemerintahan Palestina yang bersatu di bawah otoritas Dewan Nasional Palestina (Palestinian Authority)."
Jembatan antara deklarasi dan implementasi
Nikolay Mladenov, utusan utama Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza, mengatakan keputusan tersebut "menggarisbawahi pentingnya membawa diskusi peta jalan menuju kesimpulan yang sukses." Ia menggambarkan langkah ini sebagai "jembatan antara deklarasi dan implementasi."
Ia menjelaskan bahwa penyelesaian ketentuan yang tersisa akan memungkinkan NCAG (Komite Nasional untuk Administrasi Gaza) memegang tanggung jawabnya. Langkah ini juga dinilai bakal membuka pintu bagi penyerahan senjata, penarikan mundur pasukan Israel, serta membuka jalan bagi rekonstruksi skala besar, berbasis pada 15 poin peta jalan yang ia rilis pada 21 Mei lalu.
NCAG siap di atas kertas, belum tampak di lapangan
Komite Nasional untuk Administrasi Gaza menggambarkan diri mereka sebagai badan non-politik yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional Palestina dan ditugaskan untuk menjalankan urusan sipil sehari-hari.
Komite ini telah beroperasi dari Kairo sejak pertengahan Januari, namun sejauh ini belum mulai bekerja langsung di dalam wilayah Gaza.
Pemerintah Gaza telah mendesak semua pihak untuk mempercepat pengerahan komite ini agar mereka dapat segera mengambil alih peran administratif. Sementara itu, pembentukan pemerintahan teknokratis yang terpisah masih terus dibahas di Kairo bersama Dewan Perdamaian dan Dewan Eksekutif Gaza.
Tekanan bagi Israel
Para analis Palestina menggambarkan langkah ini sebagai upaya melemparkan bola panas ke kubu Israel. Mereka berpendapat bahwa hal ini menunjukkan kesiapan Hamas untuk melangkah maju, dan kini tinggal menunggu tekanan internasional yang efektif agar Israel memenuhi komitmen gencatan senjatanya sendiri.
Komitmen tersebut mencakup masuknya bantuan kemanusiaan yang memadai, bahan bakar, material tempat tinggal, serta pembukaan kembali pintu-pintu perbatasan. Semua hal itu belum diimplementasikan secara penuh oleh Israel, meskipun Hamas menegaskan bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya pada fase pertama gencatan senjata.
Apa yang terjadi selanjutnya kini bergantung pada kemampuan para mediator untuk mengubah langkah simbolis ini menjadi proses penyerahan kekuasaan yang nyata.
Sampai Israel mengizinkan para teknokrat komite tersebut beroperasi di dalam wilayah kantong Palestina, transisi ini akan tetap menjadi sekadar deklarasi di atas kertas ketimbang realitas di lapangan.
Kondisi tersebut menjadikan peta jalan yang diusulkan oleh Mladenov pada bulan Mei sebagai ujian penting berikutnya. Hal ini akan menentukan apakah langkah pekan ini benar-benar membawa penyerahan kekuasaan yang nyata, atau justru meninggalkan administrasi sipil Gaza dalam ketidakpastian di tengah gempuran genosida dan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang terus merenggut nyawa warga Palestina.
