Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena pemerintah menilai kondisi fiskal nasional masih cukup kuat untuk membiayai pembangunan tanpa pinjaman tersebut.
Prabowo menyampaikan hal itu saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8).
“Beberapa bulan lalu, Menteri Keuangan kita di Washington, D.C., ditawari pinjaman dari IMF, dan kami menolaknya,” kata Prabowo. “Terima kasih, tetapi Indonesia masih mampu tanpa pinjaman IMF,” tegasnya.
Presiden mengatakan pemerintah berupaya membatasi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan lebih mengutamakan investasi untuk memperkuat pendapatan negara.
“Saat ini kami berupaya untuk tidak terlalu banyak meminjam uang dari mana pun. Kami dapat mengundang investasi. Jika kami meminjam uang, kami ingin mendapatkan pinjaman dengan suku bunga serendah mungkin,” ujarnya.
Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran secara hati-hati.
“Kita harus berani, dan saya sudah menghitungnya dengan cermat, sampai setiap rupiah. Saya yakin dan percaya kita akan berhasil,” kata Prabowo.
Tawaran pinjaman tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Washington pada April lalu. IMF saat itu menyiapkan dukungan keuangan bagi negara anggota yang menghadapi tekanan akibat ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar energi.
Namun, pemerintah Indonesia menilai dukungan tersebut belum diperlukan. Purbaya mengatakan posisi fiskal Indonesia masih memiliki bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun atau sekitar $26 miliar.
“Indonesia tidak membutuhkan bantuan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih memiliki bantalan anggaran yang cukup besar,” ujar Purbaya.
