Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 7 September 2026. Sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi dan geologi.
“Berdasarkan data yang dihimpun BNPB hingga 7 September 2026, terdapat 1.730 kejadian bencana, dengan bencana hidrometeorologi dan geologi mendominasi,” kata Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/9).
Seluruh 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia berada dalam kategori risiko bencana sedang hingga tinggi. Dari total kejadian tersebut, tercatat 627 kebakaran hutan dan lahan, 543 banjir, 324 cuaca ekstrem, 105 tanah longsor, 101 kekeringan, dan 14 kejadian gelombang pasang serta abrasi.
Untuk bencana geologi, BNPB mencatat 13 gempa bumi dan tiga erupsi gunung api.
Rangkaian bencana tersebut berdampak pada 111.533 rumah, terdiri dari 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, 751 kantor, serta 92 jembatan.
BNPB terus mengerahkan sumber daya nasional dan membantu pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Anggaran penanggulangan bencana
Untuk 2026, BNPB mengelola anggaran reguler Rp1,05 triliun yang ditambah Rp26,88 miliar untuk mempercepat pemulihan rumah yang rusak berat, sehingga totalnya mencapai Rp1,08 triliun. BNPB juga mendapat alokasi awal dana siap pakai (DSP) Rp4,62 triliun untuk penanganan darurat.
BNPB mengajukan tambahan DSP sekitar Rp5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan guna mendukung respons bencana serta rehabilitasi fisik hingga akhir 2026.
“Kami saat ini sedang memproses usulan penambahan alokasi DSP dengan Kementerian Keuangan. Kami mengusulkan sekitar Rp5,67 triliun dalam waktu dekat,” ujar Rustian.
Dalam lima tahun terakhir, anggaran penanggulangan bencana nasional berada di kisaran Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per tahun, yakni Rp5,46 triliun pada 2022, Rp5,48 triliun pada 2023, Rp5,13 triliun pada 2024, dan Rp4,91 triliun pada 2025.
Untuk 2027, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB sebesar Rp1,12 triliun, termasuk Rp126,24 miliar untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat banjir dan longsor pada 2025.
BNPB menegaskan dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana tetap menjadi prioritas pemerintah guna memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat dan melindungi masyarakat.
