Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada hari Selasa membela tunjangan perumahan bulanan sebesar 50 juta rupiah (senilai $3.000) untuk anggota DPR, dengan menjelaskan bahwa tunjangan tersebut hanya diberikan selama satu tahun.
Pernyataan ini muncul sehari setelah protes terhadap kebijakan tersebut memanas hingga berujung bentrokan di luar kompleks parlemen di Jakarta.
“Anggota DPR menerima 50 juta rupiah per bulan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Uang ini dimaksudkan untuk membayar kontrak rumah selama masa jabatan lima tahun. Setelah Oktober 2025, tunjangan ini tidak akan diberikan lagi,” kata Dasco kepada media lokal seperti dilaporkan oleh Jakarta Globe.
Ia menjelaskan bahwa total pembayaran sebesar 600 juta rupiah ($36.000) per anggota DPR dimaksudkan untuk menutupi biaya sewa selama masa jabatan lima tahun mereka, yang akan berakhir pada 2029.
Pengumuman ini menyusul demonstrasi pada hari Senin, di mana ribuan mahasiswa, pekerja, dan aktivis turun ke jalan memprotes tunjangan perumahan dan kenaikan gaji parlemen lainnya. Para demonstran menuduh anggota DPR tidak peka terhadap rakyat biasa yang tengah berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup.
Bentrokan dengan polisi terjadi ketika para demonstran mencoba menerobos barikade di sekitar Gedung DPR. Pihak berwenang merespons dengan gas air mata dan meriam air, serta menahan 312 orang, termasuk 205 anak di bawah umur, menurut pejabat setempat.
Beberapa demonstran menyalakan kembang api dan membakar sepeda motor selama kerusuhan, sementara rekaman televisi menunjukkan pengunjuk rasa membawa bendera dari manga Jepang ‘One Piece’, yang kini menjadi simbol yang sering muncul dalam protes sipil di Indonesia.
Melukai rasa keadilan publik
Analis kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengkritik tunjangan tersebut, dengan mencatat bahwa jumlahnya hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum regional tertinggi dan hingga dua puluh kali lebih tinggi dari upah di daerah-daerah miskin.
“Paket pendapatan hingga 100 juta rupiah (senilai $6.000) per bulan sangat melukai rasa keadilan publik,” kata Achmad kepada platform berita swasta Indonesia, BeritaSatu TV.
“Hanya untuk tunjangan perumahan saja, mencakup 575 anggota DPR selama masa jabatan lima tahun, negara harus mengeluarkan 1,73 triliun rupiah (senilai $106 juta),” ia menambahkan.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya membela kebijakan tersebut, dengan berargumen bahwa hal itu mencerminkan pasar sewa di Jakarta dan fakta bahwa anggota DPR tidak lagi memiliki akses ke perumahan negara di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan.
Ia menambahkan bahwa dirinya terbuka untuk mengakomodasi kekhawatiran publik terkait gaji parlemen.
Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menyaksikan meningkatnya ketegangan terkait remunerasi anggota parlemen, yang jauh melampaui pendapatan bulanan rata-rata sebesar 3,1 juta rupiah (senilai $190).
Para kritikus mengatakan bahwa persepsi tentang “elit korup” dan kebijakan yang menguntungkan konglomerat serta militer telah memicu kemarahan publik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal.
