Filipina berencana untuk merampungkan Kode Etik Laut China Selatan di bawah kepemimpinan ASEAN

Filipina berharap kode perilaku untuk Laut China Selatan dapat diselesaikan ketika negara itu menjadi ketua ASEAN tahun depan, dengan munculnya konsensus antara Asia Tenggara dan China, kata menteri luar negerinya pada hari Senin.

Theresa Lazaro mengatakan kode yang sedang dinegosiasikan antara China dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara yang beranggotakan 11 negara seharusnya bersifat mengikat secara hukum.

ASEAN dan China berjanji pada 2002 untuk menciptakan kode perilaku, namun perlu waktu 15 tahun untuk memulai pembahasan, dan kemajuan hingga kini berlangsung lambat.

"Saya pikir sudah ada rasa di antara ASEAN dan China bahwa kode perilaku akan disepakati," kata Lazaro dalam konferensi pers.

"Memang menjadi niat kami dan saya rasa juga aspirasi seluruh ASEAN bahkan China untuk menyelesaikan dan menghasilkan kode tersebut."

Beijing mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan, yang ditegaskan melalui armada penjaga pantai dan milisi nelayan yang beberapa tetangga tuduh melakukan tindakan agresif serta mengganggu kegiatan perikanan dan energi di zona ekonomi eksklusif mereka.

Memulai dialog antar rival

Ketegangan antara China dan Filipina, yang merupakan sekutu Amerika Serikat, meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran wilayah.

Amerika Serikat berulang kali menuduh China melakukan "tindakan yang mendestabilisasi".

Lazaro, yang telah ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk konflik di Myanmar, mengatakan dia berharap dapat membangun dari pekerjaan yang dilakukan oleh para ketua sebelumnya untuk mencoba memulai dialog antara kubu yang berseteru.

ASEAN semakin frustrasi dengan militer yang berkuasa di Myanmar karena kegagalannya menerapkan rencana perdamaian lima langkah yang disepakati setelah kekacauan meletus menyusul kudeta pada 2021.

Anggota ASEAN menekankan bahwa dialog harus menjadi prioritas dibandingkan pemilu yang direncanakan oleh para jenderal Myanmar untuk digelar pada Desember.

Kredibilitas pemilu itu dipertanyakan karena junta militer diperkirakan akan tetap berkuasa melalui perwakilan atau proksi.