Kepolisian Indonesia menetapkan empat orang sebagai tersangka menyusul aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 100 orang menentang kebijakan pemerintah di Surabaya pada Jumat tersebut merupakan bagian dari gelombang protes yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Aksi di dekat gedung pemerintahan itu dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar non-subsidi sekitar 30 persen serta kritik terhadap program makan gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Program yang bernilai triliunan rupiah tersebut sebelumnya dipromosikan sebagai solusi untuk mengatasi malnutrisi anak, namun belakangan menuai sorotan akibat dugaan korupsi dan kasus keracunan massal.
Menurut Kepala Kepolisian Surabaya Luthfie Sulistiawan, situasi sempat memanas ketika sebagian demonstran melempar batu, petasan, dan benda lain ke arah petugas, serta membakar sampah di jalan.
Polisi kemudian mengambil “tindakan tegas” untuk membubarkan massa. Sebanyak 24 orang sempat diamankan, meski sebagian besar telah dibebaskan tanpa dakwaan setelah menjalani pemeriksaan hingga dini hari.
“Empat orang telah kami tetapkan sebagai tersangka terkait perusakan fasilitas dan penyerangan terhadap petugas,” kata Luthfie.
Polisi juga menambahkan bahwa enam orang lainnya masih dalam penyelidikan setelah ditemukan adanya kandungan narkoba dalam tubuh mereka.
Kelompok hak asasi manusia KontraS Surabaya sebelumnya menyebut puluhan demonstran ditahan sementara, namun tidak langsung didakwa. Peristiwa ini menambah daftar ketegangan antara aparat dan pengunjuk rasa di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan ketidakpuasan publik.
Gelombang protes terjadi di sejumlah kota di Indonesia setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tengah tekanan fiskal, yang juga dipicu oleh terganggunya pasokan minyak global akibat konflik di Timur Tengah.
Di Jakarta, ribuan mahasiswa juga turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar serta penghentian program makan gratis. Kritik terhadap program tersebut semakin menguat setelah puluhan ribu orang dilaporkan jatuh sakit sejak peluncurannya, memaksa pemerintah menangguhkan sebagian implementasinya.
Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah Prabowo bukan kali pertama berujung pada aksi besar.
Pada Agustus dan September lalu, demonstrasi nasional yang awalnya dipicu isu fasilitas mewah bagi anggota parlemen berkembang menjadi kemarahan luas terhadap aparat keamanan, terutama setelah insiden kendaraan polisi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online.
Kelompok hak asasi manusia melaporkan sedikitnya 10 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap dalam rangkaian aksi tersebut, meski sebagian besar kemudian dibebaskan.
