Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut blokade maritim yang diberlakukan Washington terhadap Tehran sebagai “tindakan agresi yang jelas” menurut hukum internasional, sembari tetap menyiratkan harapan hati-hati bahwa negosiasi yang sedang berlangsung masih dapat membuahkan hasil.
Dalam sidang debat veto Majelis Umum PBB pada Kamis terkait rancangan resolusi penutupan Selat Hormuz, Amir Saeid Iravani membela veto yang diajukan oleh China dan Rusia, serta menuduh Amerika Serikat memicu krisis melalui penggunaan kekuatan militer.
“Pemberlakuan blokade maritim yang diumumkan Amerika Serikat merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Iran,” kata Iravani, seraya menyebutnya sebagai “tindakan agresi yang jelas dalam hukum internasional.”
Ia menilai tindakan Washington juga merugikan pihak ketiga, dengan mengatakan bahwa AS “melanggar hak negara ketiga dalam aktivitas perdagangan maritim yang tidak sah.”
Iravani menegaskan bahwa Iran telah bertindak sesuai hukum, dengan menyebut bahwa Tehran telah “menerapkan langkah-langkah yang diperlukan dan bersifat pencegahan untuk memastikan keselamatan dan keamanan navigasi melalui Selat Hormuz,” langkah yang “dirancang untuk memfasilitasi lalu lintas kapal yang berkelanjutan dan aman serta mencegah pemanfaatan jalur perairan ini untuk tujuan permusuhan atau militer.”
Meski melontarkan tuduhan keras, ia tetap menekankan pentingnya diplomasi dan mengatakan: “Terlepas dari ketidakpercayaan mendalam kami terhadap Amerika Serikat, yang berakar dari pengkhianatan berulang terhadap diplomasi, kami tetap memasuki perundingan dengan itikad baik dan masih berhati-hati namun optimistis.”
“Kami percaya bahwa jika Amerika Serikat mengambil pendekatan yang rasional dan konstruktif serta tidak mengajukan tuntutan yang bertentangan dengan hukum internasional, perundingan ini dapat menghasilkan capaian yang bermakna,” tambahnya.
Iravani juga mengkritik jalannya sidang tersebut, dengan menolak apa yang ia sebut sebagai “pernyataan yang bias dan sepihak” dari Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock, serta menuduhnya “keluar dari mandat dan tanggung jawab institusional” dan tidak menjaga sikap imparsialitas yang seharusnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menolak “seluruh tuduhan yang tidak berdasar dan bermotif politik” yang diarahkan kepada Iran dalam pertemuan itu.
