ASEAN hadapi sejumlah tantangan kawasan, dari Myanmar hingga Laut China Selatan

ASEAN dihadapkan pada berbagai persoalan regional yang kompleks, mulai dari dinamika politik di Myanmar, sengketa Laut China Selatan, hingga konflik perbatasan Thailand dan Kamboja.

By
Reuters mewawancarai Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow. / Reuters

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghadapi agenda kawasan yang penuh tantangan. Isu-isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang digelar di Filipina pekan ini.

Situasi politik dan konflik berkepanjangan di Myanmar tetap menjadi salah satu persoalan paling sensitif bagi ASEAN. Myanmar baru-baru ini menggelar pemilu yang diperkirakan dimenangkan partai yang didukung militer. Namun, ASEAN sebagai blok belum memberikan pengakuan terhadap proses tersebut.

Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menyebut sebagian negara anggota menilai pemilu itu sebagai perkembangan positif, meski hal tersebut tidak mencerminkan sikap resmi ASEAN. Sejak 2022, ASEAN juga telah membatasi kehadiran pimpinan militer Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi.

Lazaro menegaskan pendekatan ASEAN terhadap Myanmar tetap mengacu pada konsensus lima poin yang disepakati pada 2021, yang menekankan penghentian kekerasan dan dialog politik.

Perundingan kode etik Laut China Selatan

Selain Myanmar, pembahasan juga menyoroti perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan antara ASEAN dan China. Negosiasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade ini dinilai perlu segera dirampungkan.

Filipina, sebagai ketua ASEAN 2026, berkomitmen mendorong percepatan perundingan. Klaim maritim China di kawasan tersebut tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei.

Menurut Lazaro, para menteri luar negeri ASEAN menyambut baik momentum positif dalam perundingan. Filipina menargetkan kesepakatan CoC dapat diselesaikan tahun ini dengan berlandaskan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan bersifat mengikat secara hukum.

Sengketa Thailand–Kamboja masih rawan

Isu lain yang menjadi perhatian adalah sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja. Bentrokan yang terjadi tahun lalu menyebabkan korban jiwa dan pengungsian warga di wilayah perbatasan.

ASEAN menyebut gencatan senjata yang berlaku saat ini masih rapuh, meski belum terjadi eskalasi lanjutan. Sebagai ketua, Filipina akan berperan sebagai koordinator Tim Pengamat ASEAN untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata tersebut.

Rangkaian isu ini mencerminkan tantangan besar ASEAN dalam menjaga stabilitas dan kerja sama kawasan di tengah dinamika geopolitik regional yang terus berkembang.