Sejumlah daerah tiadakan pesta kembang api usai banjir Sumatera
Pemerintah pusat mendukung kebijakan sejumlah daerah yang meniadakan pesta kembang api pada perayaan Tahun Baru sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap korban banjir dan longsor di Sumatera.
Pemerintah menilai langkah pemerintah daerah yang membatalkan pesta kembang api Tahun Baru sebagai keputusan tepat di tengah duka nasional akibat bencana alam di Sumatera. Kebijakan ini diambil sebagai wujud kepedulian terhadap ribuan korban yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Juru Bicara Kantor Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah pusat sepakat dengan langkah tersebut. Menurutnya, perayaan Tahun Baru seharusnya dilakukan secara sederhana dengan mengedepankan empati terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. “Kita perlu menunjukkan solidaritas sebagai bangsa, karena ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana,” ujarnya.
Sejumlah daerah telah memastikan tidak menggelar pesta kembang api. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak akan mengadakan pertunjukan kembang api dan mengimbau warga untuk tidak menyalakannya secara mandiri. Di Bali, kepolisian Denpasar juga melarang pesta kembang api saat pergantian tahun.
Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana tersebut telah menewaskan lebih dari 1.100 orang dan memaksa sekitar 400 ribu warga mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini fokus pada upaya tanggap darurat dan pemulihan. Sejumlah jembatan dan hunian darurat telah dibangun di wilayah terdampak. Namun, biaya pemulihan diperkirakan mencapai sedikitnya US$3,11 miliar dolar.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan beberapa wilayah di Sumatera masih berstatus tanggap darurat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lebih dari 20 desa di tiga provinsi terdampak dilaporkan hilang setelah tersapu banjir bandang.