Pemerintah Thailand memutuskan untuk menghidupkan kembali proyek ambisius koridor logistik Land Bridge senilai 1 triliun baht (sekitar Rp542 triliun). Langkah ini diambil oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, setelah eskalasi konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz mempertegas tingginya ketergantungan global pada titik-titik jalur maritim strategis (chokepoints).
Proyek raksasa ini dirancang sebagai jalur alternatif untuk mengurai kepadatan di Selat Malaka—salah satu rute laut tersibuk di dunia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Konsep utamanya adalah menghubungkan dua pelabuhan laut dalam baru: Pelabuhan Chumphon di sisi timur (Teluk Thailand) dan Pelabuhan Ranong di sisi barat (Laut Andaman).
Bagi Indonesia, manuver Thailand ini menjadi perhatian penting. Selat Malaka merupakan urat nadi maritim regional, dan pengalihan sebagian arus logistik berpotensi memengaruhi dinamika ekonomi serta lalu lintas kapal di perairan internasional sekitar Sumatra.
Laporan investigasi dari Reuters menunjukkan bahwa koridor sepanjang 90 kilometer ini akan mengandalkan jalur kereta api berstandar internasional untuk mengangkut kontainer antarpelabuhan, dengan kapasitas target hingga 20 million TEU per tahun. Dokumen internal pemerintah mengeklaim rute ini mampu memangkas biaya logistik hingga hampir 30 persen dan mempercepat waktu tempuh hingga 14 hari untuk kargo dari China Selatan menuju Samudra Hindia.
Meski menawarkan efisiensi, proyek ini menghadapi tantangan besar dari dalam negeri dan pengamat internasional:
Penolakan Warga Lokal: Nelayan tradisional di Ranong dan petani durian di Distrik Phato menolak keras karena proyek akan menggusur wilayah tangkapan ikan dan lahan produktif yang menghasilkan miliaran baht per tahun.
Kendala Regulasi: Regulator Thailand baru saja memerintahkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ulang karena adanya ketidaksesuaian data kepadatan biota laut di sekitar lokasi proyek.
Risiko Logistik Ganda: Maskapai pelayaran global dinilai akan berpikir dua kali untuk menanggung biaya dan waktu ekstra guna membongkar muatan, mengangkutnya lewat darat, dan memuatnya kembali ke kapal lain (double-handling).
Tantangan Geopolitik: Para analis menilai investor asing, khususnya BUMN China, cenderung berhati-hati. Investasi besar dari luar negeri berisiko memicu penolakan politik domestik di Thailand terkait isu kendali asing.
Pemerintah Thailand menegaskan tidak mengincar kapal-kapal kargo raksasa utama, melainkan fokus pada segmen kapal pengumpan (feeder) dengan kapasitas di bawah 12.000 TEU. Panel khusus bentukan pemerintah dijadwalkan akan menyerahkan laporan evaluasi akhir dan analisis dampak proyek ini sebelum akhir Juli mendatang.
