Indonesia memperluas upaya pembiayaan iklim melalui peluncuran program perdagangan karbon sektor kehutanan yang mencakup sembilan provinsi dengan total kawasan hutan sekitar 38,6 juta hektare dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye.
Inisiatif tersebut diperkenalkan melalui skema Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART TREES), mencakup sekitar 40 persen dari total tutupan hutan nasional itu ditandai dengan publikasi dokumen TREES Concept Indonesia dalam registrasi resmi ART.
Empat provinsi, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, mengikuti skema pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Sementara Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan masuk dalam kategori High Forest, Low Deforestation (HFLD), yang diperuntukkan bagi wilayah dengan tutupan hutan tinggi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan Indonesia terbuka terhadap berbagai mekanisme pembiayaan karbon selama memenuhi standar kredibilitas dan sejalan dengan regulasi nasional serta komitmen iklim internasional.
Tahap awal program akan mencakup penyusunan dokumentasi, penilaian, validasi, dan verifikasi yang dikoordinasikan bersama otoritas nasional. Rohmat menegaskan pelaksanaan program akan mengutamakan kepemilikan nasional, transparansi tata kelola, perlindungan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil.
‘Memperkuat perlindungan hutan’
Di forum yang sama, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyoroti penguatan perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran lahan di tengah ancaman musim kemarau berkepanjangan akibat fenomena El Nino.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai sekitar 202.000 hektare sepanjang Januari hingga Juli tahun ini, melampaui luas area terdampak pada periode yang sama pada 2019 dan 2023.
Pemerintah akan memperkuat langkah pencegahan melalui restorasi, penegakan hukum, serta kerja sama dengan negara-negara kawasan untuk menangani dampak kabut asap lintas batas.
Hashim mengatakan lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal telah dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran. Pemerintah juga berencana meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 orang.
Indonesia juga mempertahankan target mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, melindungi 30 persen wilayah laut, serta mengembangkan kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt.
Hashim turut mendesak penguatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara-negara maju, dengan target pembiayaan iklim global sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035.
