Sektor industri otomotif dalam negeri kembali diguncang kabar kurang sedap. Dua pabrik komponen otomotif raksasa asal Jepang yang beroperasi di Jawa Timur dilaporkan tengah bersiap hengkang dari Indonesia dan merelokasi basis produksinya ke Vietnam. Langkah ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang berdampak pada ribuan buruh lokal.
Informasi tersebut diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menurutnya, rencana relokasi ini didorong oleh keputusan perusahaan induk di Jepang yang ingin mengubah arah bisnis dan berfokus pada ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
"Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual yang dikutip dari detikfinance, Minggu (21/6).
Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), masih enggan membeberkan identitas gamblang kedua korporasi tersebut. Kendati demikian, ia memberikan petunjuk bahwa kedua perusahaan tersebut berinisial PT J dan PT S.
Kebijakan EV Indonesia dinilai kalah saing
Berdasarkan data yang dihimpun dari jaringan serikat buruh, pihak prinsipal di Jepang memandang ekosistem pengembangan mobil listrik di Vietnam jauh lebih produktif dan menjanjikan ketimbang di tanah air. Regulasi dan iklim investasi yang ditawarkan pemerintah Vietnam dianggap lebih kompetitif bagi industri hilir kendaraan masa depan tersebut.
"Karena di Indonesia rupanya pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal, informasi awal," jelas Said Iqbal.
Menyikapi alarm merah di sektor ketenagakerjaan ini, Said Iqbal mengaku telah menginstruksikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk segera membuka ruang dialog dengan manajemen perusahaan. Langkah mitigasi ini diambil demi memastikan seluruh hak-hak pekerja dapat terlindungi seandainya rencana relokasi tersebut benar-benar dieksekusi.
Selain itu, ia menegaskan akan segera membawa persoalan krusial ini ke tingkat tertinggi pemerintahan. Laporan khusus bakal langsung diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, mengingat akar masalah dari rencana hengkangnya kedua investor Jepang ini bermuara pada efektivitas kebijakan serta insentif kendaraan listrik yang dirumuskan oleh pemerintah pusat.
