Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah memastikan setiap warga Indonesia memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9), yang membahas sejumlah isu ekonomi, termasuk kondisi kepemilikan rekening masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan survei bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada di 63,57 persen.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Ia menilai capaian tersebut relatif baik dibandingkan standar negara-negara anggota OECD. Airlangga menyebut standar literasi keuangan OECD berada di 63 persen.
Untuk memperluas kepemilikan rekening, Prabowo mengarahkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan rekening bagi masyarakat. Data kependudukan dari Dukcapil akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama infrastruktur sistem pembayaran.
Pemerintah juga akan menggunakan QRIS sebagai gateway sistem pembayaran untuk memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat.
Ke depan, berbagai program bantuan pemerintah akan disalurkan langsung ke rekening warga. Langkah tersebut sejalan dengan target OJK meningkatkan inklusi keuangan nasional menjadi 98 persen pada 2045 dalam kerangka RPJPN 2025–2045.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebelumnya mengatakan pelajar masih berada di bawah rata-rata nasional dalam literasi dan inklusi keuangan, sehingga menjadi salah satu sasaran utama program OJK.
