Menteri sayap kanan Israel kecam kanselir Jerman soal peringatan aneksasi ilegal Tepi Barat

Menteri Keuangan Israel dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menuntut permintaan maaf dari Kanselir Jerman Friedrich Merz setelah sang pemimpin Jerman memperingatkan soal apa yang ia sebut sebagai “aneksasi de facto” di Tepi Barat yang diduduki.

Merz pada Senin menyatakan dirinya “sangat prihatin terhadap perkembangan di wilayah Palestina” dan menegaskan dalam percakapan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa “tidak boleh ada aneksasi de facto di Tepi Barat”.

Menanggapi hal itu, Smotrich mengeluarkan pernyataan keras dengan menyinggung Hari Peringatan Holocaust untuk mengecam Berlin. Ia menyebut pemimpin Jerman seharusnya “menundukkan kepala dan meminta maaf seribu kali” alih-alih “berani menggurui soal moral”, seraya menolak apa yang ia gambarkan sebagai “instruksi” Eropa kepada Israel.

Menteri yang dikenal dengan pandangan ekstrem terkait tanah Palestina itu membingkai kebijakan Israel sebagai kelanjutan dari “kembali” ke tanah yang ia sebut sebagai tanah air alkitabiah, sambil menepis kritik internasional sebagai bentuk kemunafikan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas tindakan Israel di Tepi Barat yang diduduki, di mana kelompok hak asasi manusia dan pengamat internasional memperingatkan percepatan ekspansi permukiman, penyitaan lahan, serta meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina.

Ekspansi ilegal kian meningkat

Menurut berbagai laporan, otoritas Israel memperluas pos-pos permukiman, menyita lahan milik warga Palestina, dan memperketat kontrol militer di sebagian besar wilayah tersebut.

Komunitas Palestina menghadapi pembongkaran rumah, pemindahan paksa, serta pembatasan pergerakan, sementara serangan oleh pemukim—yang kerap berada di bawah perlindungan pasukan Israel—meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Komunitas internasional secara luas memandang permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal menurut hukum internasional, posisi yang berulang kali ditegaskan oleh United Nations.

Pertukaran pernyataan terbaru ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara Israel dan pemerintah Eropa di tengah seruan yang kian kuat untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai memperkuat pendudukan dan merusak peluang terciptanya perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.