Indonesia dan Rusia membahas pengembangan kemitraan pertahanan, termasuk peningkatan kemampuan teknologi, alih teknologi, serta penguatan industri pertahanan nasional. Pembahasan berlangsung dalam Pertemuan Ke-17 Komisi Antarpemerintah Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Teknik Militer pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, membuka pertemuan tersebut pada Selasa (13/10) mewakili Sekretaris Jenderal Kemhan, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo. Forum bilateral itu bertujuan meninjau perkembangan kerja sama teknik militer kedua negara dan mengidentifikasi peluang kolaborasi di sektor pertahanan dan industri terkait.
Pemerintah Indonesia juga mendorong kemitraan yang melampaui pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kerja sama diharapkan mencakup transfer teknologi, produksi melalui lisensi, serta peningkatan kemampuan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO).
Wakil Direktur Federal Service for Military-Technical Cooperation (FSMTC) Rusia, Mikhail Vladimirovich Petukhov, menyambut baik penyelenggaraan pertemuan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas penerimaan dari pemerintah Indonesia. Ia juga menyatakan komitmen Rusia untuk melanjutkan hubungan kerja sama teknik militer yang telah berkembang sejak lama.
“Saya yakin pertemuan hari ini akan berlangsung produktif dan memberikan dorongan bagi penguatan lebih lanjut kerja sama teknik militer yang saling menguntungkan antara kedua negara,” kata Mikhail.
Agenda pertemuan mencakup pembahasan bersama lembaga pemerintah dan jajaran TNI, penyampaian perkembangan kolaborasi teknik militer, serta pertemuan bisnis yang mempertemukan pelaku industri pertahanan dari kedua negara.
Pada Rabu (14/10), Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga menerima kunjungan Mikhail Petukhov di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dan memperkuat kemitraan strategis di bidang pertahanan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pengembangan kerja sama tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta dukungan terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.
