Uni Eropa akan perketat migrasi, deportasi yang lebih ketat dan pembatasan visa
Imigrasi tidak teratur di blok 27 negara turun lebih dari seperempat pada tahun 2025, menurut badan perbatasan UE - tetapi tekanan politik untuk bertindak tetap tinggi.
Uni Eropa menguraikan rencana untuk merombak sistem visanya dan memperketat deportasi sebagai bagian dari strategi migrasi lima tahun yang menegaskan sikap yang lebih keras terhadap isu yang menjadi sorotan publik.
"Prioritasnya jelas: menurunkan jumlah kedatangan ilegal dan menjaga agar tetap rendah," kata Magnus Brunner, komisioner Uni Eropa untuk migrasi, pada hari Kamis (29/01).
Strategi yang diungkapkan pada hari Kamis menekankan perlunya meningkatkan deportasi terhadap pencari suaka yang ditolak sebagai salah satu prioritas blok tersebut.
"Penyalahgunaan membuat migrasi tercemar nama — hal itu merusak kepercayaan publik dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk memberikan perlindungan serta menggerus upaya kita menarik bakat," kata Brunner.
Parlemen Eropa saat ini sedang menelaah naskah hukum yang diajukan oleh Komisi Eropa yang memungkinkan pembentukan apa yang disebut "pusat pemulangan" di luar perbatasan UE.
Dianggap bermasalah oleh kelompok HAM, proposal itu juga membayangkan hukuman yang lebih berat bagi migran yang menolak meninggalkan wilayah Eropa, termasuk periode penahanan yang lebih lama.
Pemerintah-pemerintah Eropa mendapat tekanan untuk bersikap lebih tegas di tengah memudarnya opini publik terhadap migrasi yang telah mendorong pergeseran ke kanan di seluruh blok.
'Pendekatan yang cacat'
Strategi itu juga menyebut penguatan "diplomasi migrasi yang tegas" untuk membujuk negara-negara ketiga membantu menghentikan migran mencapai Eropa dan menerima kembali warga mereka yang tidak berhak tinggal.
Brussel baru-baru ini menandatangani atau sedang merundingkan kesepakatan dengan negara-negara Afrika Utara termasuk Tunisia, Mauritania, Mesir, dan Maroko, di mana UE mendapatkan bantuan mengendalikan arus migrasi sebagai imbalan atas bantuan dan investasi.
Brussel juga mengajukan strategi visa baru, dengan tujuan yang dinyatakan menggunakan pemberian akses ke wilayah UE kepada warga tertentu sebagai alat diplomasi untuk mendorong tujuan kebijakannya.
"Ini 'salah satu alat terkuat di tangan kami'," kata seorang sumber dari komisi.
Secara khusus, UE ingin memberi sanksi kepada negara-negara yang menolak menerima kembali warga mereka dengan membatasi penerbitan visa, sambil mempermudah prosedur untuk menarik pekerja terampil.
Komisi diperkirakan akan mempresentasikan rencana reformasi pada akhir tahun.