Sejumlah investor asal China mulai melirik peluang investasi di sektor antariksa Tanah Air, khususnya untuk proyek peluncuran roket dan satelit komunikasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri, Hasfarizal Handra, mengonfirmasi bahwa delegasi investor tersebut telah menemui Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, guna memaparkan rencana bisnis sekaligus mencari lokasi yang sesuai.
"Mereka ingin berinvestasi terkait peluncuran roket dan satelit, termasuk untuk kebutuhan navigasi dan transportasi di Kepri," ujar Hasfarizal di Tanjungpinang pada Selasa (17/11), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Selain menyasar wilayah Kepri yang berada di jalur strategis Selat Malaka, para pemodal asal Negeri Tirai Bambu itu juga diketahui tengah menjajaki potensi serupa di dua kawasan Indonesia bagian tengah dan timur, yakni Sulawesi dan Maluku.
Guna memenuhi spesifikasi teknis proyek antariksa tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri mengarahkan para calon investor untuk meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Kabupaten Bintan. Kawasan industri ini dinilai masih memiliki ketersediaan lahan yang memadai dan sesuai dengan kriteria teknis yang dibutuhkan.
Pihak pemprov juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI), Santoni, selaku pengelola KEK Galang Batang, terkait rencana masuknya investasi tersebut.
"Mereka (investor) saat ini sedang survei lokasi, kami arahkan ke KEK Galang Batang," kata Hasfarizal.
Meski demikian, besaran nilai investasi yang akan dikucurkan belum dapat dipastikan karena masih bergantung pada hasil akhir kajian dan survei lapangan.
Hasfarizal menegaskan bahwa apabila kecocokan lokasi telah tercapai, proses selanjutnya menjadi ranah pemerintah pusat di Jakarta. Mengingat sifat proyek yang strategis dan berkaitan langsung dengan kedaulatan ruang udara serta frekuensi, perizinan terkait peluncuran roket, pengoperasian satelit, dan komunikasi sepenuhnya berada di bawah wewenang kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
"Perizinan investasi ini kewenangan pusat, kami (pemprov) hanya berupaya memfasilitasi atau mempermudah dari sisi kesiapan lokasi serta kebutuhan pendukung lainnya bagi investor," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kepri berharap penjajakan ini dapat segera terealisasi menjadi investasi nyata. Kehadiran industri teknologi tinggi tersebut diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal di Kepulauan Riau.






















