Kematian mantan kepala kebijakan anak tunggal China disambut bukan dengan penghormatan, melainkan kritik terhadap kebijakan yang ditinggalkan tersebut di media sosial pekan ini.
Media pemerintah memuji Peng Peiyun, kepala Komisi Perencanaan Keluarga China dari 1988 hingga 1998, sebagai "pemimpin luar biasa" dalam pekerjaannya terkait perempuan dan anak-anak.
"Anak-anak yang hilang itu, telanjang, menunggumu di sana," tulis seorang pengguna di Weibo, mikroblog populer China.
Mandat hampir universal satu anak per pasangan dari 1980 hingga 2015 memaksa pejabat lokal untuk mendorong perempuan menjalani aborsi dan sterilisasi.
Beijing meluncurkan kebijakan anak tunggal karena para pemimpin khawatir pertumbuhan populasi bisa tidak terkendali.
Namun, populasi China, yang sebelumnya tertinggi di dunia, kemudian melambat dan mengalami penurunan untuk tahun ketiga berturut-turut tahun lalu.
"Kalau kebijakan anak tunggal diterapkan 10 tahun lebih singkat, populasi China tidak akan jatuh drastis seperti ini!" tulis sebuah unggahan di Weibo.
Setelah kalah dari India pada 2023, populasi China turun tahun lalu menjadi 1,39 miliar. Para ahli memperingatkan tren penurunan akan semakin cepat dalam beberapa tahun mendatang. Data untuk 2025 akan dirilis bulan depan.
Sebagai pengendali populasi, Peng memfokuskan pekerjaan komisinnya pada wilayah pedesaan.
Di pedesaan China, keluarga besar dulu dianggap sebagai tujuan bagi pasangan yang ingin memastikan mereka dirawat di usia tua. Anak laki-laki yang bisa meneruskan nama keluarga juga lebih diutamakan, menyebabkan bayi perempuan yang tidak diinginkan bahkan aborsi janin perempuan.
"Anak-anak itu, jika lahir, kini hampir 40 tahun, berada di puncak usia produktif mereka," tulis seorang pengguna Weibo.
Pada 2010-an, Peng secara publik mengubah pandangannya, mengatakan kebijakan anak tunggal sebaiknya dilonggarkan. Kini Beijing mencoba meningkatkan angka kelahiran yang lesu dengan subsidi pengasuhan anak, cuti melahirkan lebih panjang, dan insentif pajak.
Mengecilnya dan menua populasi menimbulkan kekhawatiran bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia ini akan kesulitan seiring jumlah pekerja menurun. Biaya perawatan lansia dan tunjangan pensiun yang meningkat juga kemungkinan menambah tekanan anggaran bagi pemerintah daerah yang sudah berutang.
