Sebuah partai politik Thailand yang menempati posisi kedua dalam pemungutan suara bulan ini mengajukan pengaduan pidana pada hari Kamis terhadap para komisioner pemilu negara itu, menuduh mereka melanggar undang-undang pemilu, kata wakil partai kepada AFP.
Partai Rakyat yang reformis "mengajukan suatu perkara" ke pengadilan pidana terhadap tujuh komisioner pemilu, sekretaris jenderal Komisi Pemilihan, dan seorang pejabat pemilu lainnya, kata wakil pemimpin partai Wayo Assawarungruang.
Wayo berkata: 'Dua tuduhan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, dan tuduhan terakhir yang kami ajukan mengenai penandaan surat suara dengan kode QR dan barcode yang memungkinkan suara dapat dilacak dan tidak disimpan secara rahasia sebagaimana seharusnya.'
Komisi Pemilihan mengonfirmasi kemenangan partai konservatif Bhumjaithai milik Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul pada Rabu, meratifikasi sebagian besar hasil pemungutan suara.
Bhumjaithai menang di 170 daerah pemilihan, terbanyak di antara partai-partai, sementara Partai Rakyat, yang sebelumnya memimpin dalam jajak pendapat menjelang pemilu, berada di posisi kedua dengan 88 daerah pemilihan, kata komisi itu.
Beberapa warga dan pakar mengemukakan kekhawatiran setelah hari pemilu bahwa kode QR dan barcode yang ditemukan pada surat suara dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilih secara individual.
Namun komisi mengatakan penandaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keamanan pemilu dan mencegah penggunaan surat suara palsu.
Pengadilan Pidana untuk Kasus Korupsi dan Pelanggaran Perilaku mengatakan akan memutuskan apakah akan mendengarkan perkara itu pada 24 Maret, menurut Wayo.
Jika pengadilan menerima perkara tersebut, sembilan orang itu menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan kehilangan hak politik mereka selama satu dekade.
Mantan mitra
Dengan tidak ada partai yang memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilu, Bhumjaithai dan Pheu Thai yang menempati peringkat ketiga, partai populis dari mantan pemimpin yang dipenjara Thaksin Shinawatra, telah sepakat membentuk koalisi.
Partai Rakyat yang progresif mengatakan mereka akan berada di pihak oposisi.
Bhumjaithai yang pro-militer dan pro-monarki mencatatkan hasil pemilu terbaiknya sepanjang masa, terdorong oleh gelombang nasionalisme setelah dua putaran bentrokan mematikan di perbatasan dengan Kamboja tahun lalu.
Sementara itu, Pheu Thai, partai paling sukses di Thailand pada abad ke-21, mengalami hasil pemilu terburuknya sepanjang masa.
Kedua partai sebelumnya merupakan mitra koalisi hingga Anutin mundur pada bulan Juni menyusul bocornya percakapan telepon pendahulunya, Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai.
Selain konflik perbatasan yang telah berlangsung lama dengan negara tetangga, pemerintahan berikutnya di Thailand perlu menangani pertumbuhan ekonomi yang lemah, dengan industri pariwisata yang penting bagi negara itu belum kembali ke level pra-Covid.
Pemerintah baru juga perlu mengelola dampak terkait jaringan penipuan siber bernilai miliaran dolar yang beroperasi dari kawasan tersebut.
