Pemerintah Indonesia mendorong tiga prioritas utama untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030. Ketiganya mencakup perlindungan hutan, penguatan ekonomi kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan peran masyarakat.
Tiga prioritas tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (9/11).
Haruni menjelaskan, prioritas pertama adalah melindungi hutan dan memulihkan ekosistem yang terdegradasi melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Upaya ini mencakup pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Indonesia juga memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, dan respons cepat, terutama di wilayah rawan kebakaran dan ekosistem gambut.
Prioritas kedua adalah meningkatkan kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan multiusaha kehutanan. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta pengembangan kegiatan ekonomi lainnya.
Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Skema tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan penerimaan untuk mendukung kegiatan konservasi.
Sementara itu, prioritas ketiga berfokus pada penguatan peran masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Hingga kini, pemerintah telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang manfaatnya menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga.
Ke depan, pemerintah berupaya meningkatkan manfaat ekonomi program tersebut melalui pendampingan teknis, dukungan pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan perluasan akses pasar.
Dalam forum COP31, Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan internasional berupa pendanaan yang lebih mudah diakses dan dapat diprediksi, termasuk melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil (results-based payments) untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).
Selain pendanaan, Indonesia menilai alih teknologi dan peningkatan kapasitas diperlukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran, restorasi ekosistem, pemantauan hutan, serta pelaporan yang transparan.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Pasalnya, tekanan terhadap hutan tidak hanya berasal dari sektor kehutanan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, dan rantai pasok komoditas.
