Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan operasi penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Dalam kasus ini, empat perwira Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11), Suyudi memerinci lima tahapan operasi tersebut, mulai dari pemberian instruksi, pemasukan nomor telepon ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan rekaman.
Lima tahapan modus penyadapan
Berdasarkan penyelidikan, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Instruksi tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa disertai permohonan resmi dari penyidik.
Selanjutnya, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana.
Penyadapan dilakukan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan, kemudian menyusunnya dalam bentuk transkrip. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada SU hingga Jenderal LSP.
Tahap terakhir terjadi pada Oktober 2026, ketika rekaman penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus oleh tim TSU atas perintah AS.
Dua jalur pelaksanaan penyadapan
Suyudi menjelaskan terdapat dua mekanisme dalam proses pemasukan nomor telepon ke sistem penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal atau atensi.
Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Polri Tahun 2009. Prosesnya harus diawali permohonan tertulis penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan percakapan terkait. Selanjutnya, permohonan diverifikasi dan memperoleh persetujuan berjenjang sebelum dilaksanakan tim TSU.
Sementara itu, jalur atensi diduga berlangsung tanpa permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Sasaran disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kepala Bagian Monitoring setelah menerima instruksi dari Jenderal LSP.
Kedua mekanisme tersebut menggunakan perangkat teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat bercampur dengan penyadapan resmi.
Sesuai ketentuan, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, sedangkan hasilnya hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Penghapusan rekaman juga wajib mengikuti prosedur dan dilengkapi berita acara.
Dalam kasus ini, kepolisian menemukan dugaan penyimpangan berupa penyadapan tanpa permohonan resmi, pemasukan nomor tanpa verifikasi, penggunaan hasil intersepsi di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.
Sasaran penyadapan
Suyudi juga mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat Istana, kementerian, lembaga negara, anggota DPR, tokoh partai politik, gubernur, pejabat antikorupsi, aktivis, mahasiswa, hingga aparat penegak hukum. Namun, nama yang tercantum dalam daftar sasaran tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam pelanggaran hukum.
Kepolisian menyatakan telah memiliki bukti awal yang cukup untuk mengembangkan penyelidikan dugaan makar. Adapun para tersangka saat ini juga menghadapi dugaan pelanggaran terkait intersepsi komunikasi elektronik dan pengelolaan data elektronik.
Mereka terancam dijerat Pasal 258 KUHP baru dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman enam tahun, serta Pasal 32 UU ITE dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
