Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi sorotan setelah sejumlah putusan pengadilan.
Pengajuan diserahkan kepada pimpinan DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11). Wakil Ketua DPR Saan Mustofa mengatakan usulan tersebut ditandatangani anggota dari delapan fraksi dan dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11).
Jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota PDI-P, masing-masing 11 dari Golkar dan Gerindra, 19 dari NasDem, 18 dari PKB, 28 dari PKS, satu dari PAN, serta 18 dari Partai Demokrat.
Saan mengatakan DPR menerima pengajuan tersebut sesuai Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR. Usulan itu merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengenai hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto menyatakan seluruh 110 anggota partainya telah menyepakati penggunaan mekanisme konstitusional tersebut.
Kontroversi ijazah pendidikan
Kontroversi dokumen pendidikan Gibran menguat setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada Oktober terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Dalam putusan yang dipublikasikan Selasa (10/11), Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pendidikan menarik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang telah dibatalkan pengadilan. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon wakil presiden.
Mahkamah Agung menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang SMA.
Berdasarkan mekanisme hukum, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran konstitusi. Jika ditemukan dasar yang cukup, DPR dapat meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah pelanggaran tersebut terjadi. Usulan pemakzulan kemudian dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk keputusan akhir.
Pengajuan tersebut berlangsung sehari setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11).
