Indonesia Investasi Jepang dinilai tetap memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang terus meningkat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menekankan bahwa karakter proyek infrastruktur yang memerlukan dana besar dan tenor panjang membuatnya kurang ideal jika hanya mengandalkan pembiayaan perbankan jangka pendek.
“Pembangunan infrastruktur butuh dana jangka panjang. Jika dibiayai dari sumber jangka pendek seperti bank, maka biaya dananya akan lebih tinggi,” ujarnya kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut Esther, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia masih tinggi, khususnya untuk memperkuat konektivitas dan mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Di sisi lain, pemerintah melalui Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, tengah menjajaki peluang investasi Jepang pada sejumlah proyek strategis di Jakarta. Beberapa proyek yang ditawarkan mencakup perluasan MRT, pembangunan Mass Integrated Transportation Hub Jakarta (MITJ), hingga fasilitas pengolahan limbah ITF Sunter.
Selain itu, terdapat pula proyek tanggul pantai NCICD, penguatan sistem polder Waduk Pluit Timur, serta pembangunan LRT fase kedua yang akan menghubungkan Kelapa Gading dengan Jakarta International Stadium.
Esther menilai kehadiran investasi Jepang tidak hanya membantu pembiayaan, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Ia menyebut pembangunan infrastruktur mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan konsumsi, serta menekan biaya logistik.
“Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara terbukti mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perhotelan, hingga industri kargo di sekitarnya,” katanya, dikutip oleh Antara.
Lebih jauh, konektivitas antar wilayah disebut menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sekaligus memperkuat sektor manufaktur dan pariwisata nasional. Namun demikian, tantangan masih membayangi, mulai dari pembebasan lahan hingga ketidakpastian regulasi.
Faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi hambatan tersendiri dalam menghubungkan berbagai daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dinilai perlu dipercepat guna menciptakan pemerataan ekonomi.
“Konektivitas sangat penting untuk mengembangkan daerah sebagai pusat pertumbuhan baru,” ujar Esther.
Di tengah dorongan percepatan tersebut, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian. Risiko lingkungan seperti erosi, kerusakan tanah, hingga polusi dari limbah konstruksi harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
“Siklus proyek dari perencanaan hingga pemeliharaan harus memperhitungkan risiko kebumian,” tambahnya.
