PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencatat pengelolaan devisa sebesar $12 miliar sepanjang periode Juni–Juli 2026. Nilai tersebut meningkat tajam dibandingkan sekitar $3 miliar sebelum perusahaan tersebut mulai beroperasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan lonjakan tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam waktu singkat.
"Angka itu naik dari sekitar $3 miliar menjadi $12 miliar dalam satu bulan," ujar Zulkifli di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (27/7).
DSI dibentuk oleh badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, pada Mei lalu sebagai badan usaha milik negara yang bertugas mengelola ekspor komoditas strategis, termasuk batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy.
Menurut Zulkifli, perusahaan tersebut dirancang sebagai jalur ekspor terpadu atau one-stop channel bagi sumber daya alam Indonesia. Skema itu diterapkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menekan praktik-praktik ilegal dalam perdagangan komoditas.
Ia menilai Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti emas, nikel, batu bara, dan timah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi negara karena masih adanya aktivitas pertambangan tanpa izin.
Karena itu, pemerintah berharap DSI dapat memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan.
Jumlah devisa yang dikelola DSI tersebut juga lebih tinggi dibandingkan $10,5 miliar yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Jakarta pekan lalu.
Sebelumnya, Prabowo menyebut DSI sebagai instrumen strategis untuk menghentikan praktik ekspor ilegal yang telah berlangsung selama puluhan tahun, termasuk under-invoicing dan transfer pricing, yang dinilai mengurangi penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam.
