Iran akan menyita aset warga Iran di luar negeri 'yang terbukti berkolaborasi' dengan AS dan Israel di tengah perang yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv terhadap Teheran, kata Kantor Jaksa Agung negara itu.
Dalam pernyataan hari Minggu (8/03), kantor itu mengacu pada undang-undang yang disahkan Oktober lalu, yang menyatakan bahwa setiap kerja sama dengan Israel, AS 'atau negara atau kelompok musuh lainnya tunduk pada 'penyitaan seluruh harta' dan hukuman hukum lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam,' menurut Press TV.
'Setiap tindakan operasional atas nama rezim Zionis (Israel) atau pemerintahan musuh, termasuk pemerintah AS atau rezim dan kelompok musuh lainnya, atau atas nama unsur-unsur afiliasinya, terhadap keamanan negara, mengharuskan penyitaan semua aset, tunduk pada bagian akhir Catatan (5) Pasal (19) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam yang disetujui pada 2013/4/21 dengan amandemen dan tambahan berikutnya, dan hukuman mati,' kata Press TV yang mengutip ketentuan undang-undang itu.
Lebih dari 1.200 orang tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, dan lebih dari 10.000 lainnya terluka sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, menurut otoritas Iran.
Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.
Majelis Ahli Iran pada hari Minggu memilih putra Khamenei, Mojtaba, sebagai Pemimpin Tertinggi baru negara itu.
