Salah satu tujuan yang dinyatakan dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran adalah “perubahan rezim”.

Dalam pesan video tak lama setelah serangan diluncurkan, Presiden AS Donald Trump menyerukan agar rakyat Iran “mengambil alih” pemerintahan mereka dengan merebut “kendali atas nasib (mereka)”.

Beberapa jam kemudian, Trump mengatakan ia telah memenuhi “janji” untuk membantu rakyat Iran dan menyebut bahwa kini “terserah” kepada mereka untuk menjatuhkan pemerintahannya.

Sejauh ini, serangan AS–Israel telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei serta sejumlah komandan militer senior, termasuk kepala staf angkatan bersenjata, menteri pertahanan, dan kepala Garda Revolusi.

Namun para ahli memperingatkan bahwa strategi AS–Israel bertumpu pada ilusi berbahaya: keyakinan bahwa serangan pemenggalan kepemimpinan — yang menargetkan tokoh puncak — cukup untuk memicu perubahan rezim.

Pengaturan konstitusional Iran untuk menjamin kesinambungan pemerintahan di masa perang telah diberlakukan.

Pasal 111 konstitusi diaktifkan dengan membentuk dewan transisi beranggotakan tiga orang, yakni Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholamhossein Mohseni Ejei, dan ulama senior Alireza Arafi.

Majelis Ahli yang beranggotakan 88 orang kini bertugas memilih pengganti Khamenei.

Mustafa Caner, asisten profesor di Institut Timur Tengah Universitas Sakarya, mengatakan kepada TRT World bahwa sistem Iran berjalan persis seperti yang dirancang.

Menurutnya, mekanisme transisi tersebut bukanlah improvisasi.

“Kesinambungan adalah karakter utama sistem politik Iran,” ujarnya.

“Tidak ada kekosongan hukum atau ambiguitas institusional yang dapat memicu kekosongan kekuasaan,” kata Caner.

Meski demikian, kondisi perang dapat memperlambat proses tersebut.

“Para pemimpin politik dan komandan militer beroperasi dalam koordinasi erat,” tambahnya, seraya menekankan bahwa aparatur negara, termasuk birokrasi, komando militer, dan gubernur provinsi, tetap berjalan tanpa gangguan.

Peneliti independen berbasis di Ankara, Gokhan Ereli, yang fokus pada Timur Tengah, menilai perlu kehati-hatian dalam membedakan prosedur hukum dan kekuasaan riil.

Menurutnya, “otoritas karismatik” unik yang dibangun Khamenei selama puluhan tahun tidak bisa digantikan secara instan.

Ia mengatakan kepada TRT World bahwa sistem suksesi Iran memang dirancang untuk situasi krisis, namun analis harus membedakan antara “kesinambungan prosedural dan legitimasi politik”.

Pasca-1979, struktur pemerintahan Iran bertumpu pada dua pilar: legitimasi ulama dan kekuatan keamanan serta ekonomi Garda Revolusi Iran (IRGC).

Tanpa figur penentu tunggal seperti Khamenei, dunia bisa melihat IRGC berubah menjadi kumpulan faksi militer-ekonomi yang saling bersaing, kata Ereli.

Di atas kertas sistem tampak berjalan, namun proses nyata di balik layar merupakan “negosiasi rapuh antara ulama senior dan jenderal ambisius”.

Meski begitu, jaringan provinsi IRGC dan struktur pertahanan berlapis membuat keruntuhan total pemerintahan Iran dinilai kecil kemungkinannya.

Alat yang buruk untuk perubahan rezim

Para ahli meragukan anggapan bahwa serangan udara dan pembunuhan terarah dapat memaksa perubahan rezim.

Ereli menyebut taktik pemenggalan berkelanjutan sebagai “alat yang secara historis buruk untuk perubahan rezim jika berdiri sendiri”.

Strategi itu memang melemahkan koordinasi operasional, namun tidak mampu membongkar struktur kekuasaan yang berakar pada pasar gelap, badan intelijen, birokrasi provinsi, dan jaringan ekonomi.

“Struktur itu tidak bisa dibongkar dari udara,” ujarnya.

Caner menambahkan, tidak ada preseden sejarah di mana serangan udara saja mampu menghasilkan perubahan rezim secara cepat.

Ia mencontohkan Irak, di mana invasi penuh dan pendudukan darat justru memicu perang saudara dan ketidakstabilan berkepanjangan.

“Dalam kasus Iran, situasinya bahkan lebih kompleks karena kuatnya nasionalisme dan kapasitas negara yang besar,” katanya.

Struktur kekuasaan Iran yang berlapis-lapis membuat upaya kemenangan cepat melalui strategi pemenggalan semakin rumit.

Para ahli juga tidak melihat adanya kekuatan internal yang siap merebut kekuasaan dalam masa transisi pasca-Khamenei.

Perubahan rezim yang sejalan dengan kepentingan Barat dan Israel membutuhkan “alternatif domestik yang layak dan terorganisasi” untuk mengambil kendali negara dan mencegah kekacauan, kata Ereli.

“Saat ini tidak ada oposisi terpadu seperti itu di dalam Iran,” ujarnya.

Tanpa itu, strategi pemenggalan berisiko melahirkan “negara gagal atau junta militer putus asa, bukan transisi demokratis”.

Caner sepakat dan menepis figur oposisi diaspora yang mencari dukungan Barat dan Israel.

“Banyak tokoh mencoba membangun karier sebagai pemimpin oposisi di luar negeri. Namun mereka tidak memiliki basis politik nyata di Iran. Biasanya mereka mendapat dukungan dari lobi Israel atau kelompok neokonservatif di AS,” katanya.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga berulang kali menyuarakan pandangan serupa.

Ia menyebut gagasan perubahan rezim melalui serangan udara sebagai “angan-angan”.

“Rezim tidak akan berubah hanya melalui serangan udara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa serangan militer mungkin melemahkan negara, tetapi tidak otomatis mengganti pemerintahan.

Suasana publik: persatuan nasional

Serangan udara AS dan Israel terhadap Iran tampaknya terinspirasi strategi pemenggalan yang sebelumnya memberi hasil cepat di Venezuela dua bulan lalu, ketika pasukan AS menggerebek dan menculik presiden saat itu, Nicolas Maduro.

AS mengombinasikan aksi terarah dan tekanan politik sehingga figur domestik baru segera mengambil alih kekuasaan.

Institusi negara tetap utuh dan kehidupan publik kembali normal dalam hitungan hari.

Peristiwa itu menjadi preseden bagi Washington dan Tel Aviv bahwa operasi penggulingan cepat dapat menjatuhkan rezim lawan tanpa perang darat yang panjang.

Namun kalkulasi tersebut sejauh ini tidak terbukti dalam kasus Iran.

Alih-alih menyerah, Teheran merespons dengan rentetan rudal dan drone berkelanjutan ke pangkalan AS di kawasan Teluk. Iran juga memberlakukan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak global.

Singkatnya, pasukan Iran tetap beroperasi di bawah dewan transisi dan aparatur negara tidak menunjukkan tanda-tanda keruntuhan cepat.

Sementara itu, sentimen publik di Iran tampaknya bertolak belakang dengan harapan AS–Israel.

Berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat Iran, Caner mengatakan respons dominan terhadap serangan asing adalah persatuan nasional melawan agresor.

“Dalam momen ancaman eksternal, banyak warga tampaknya menangguhkan keluhan mereka terhadap pemerintah. Batas antara negara dan bangsa mulai memudar,” katanya.

Serangan militer dipandang luas “bukan sebagai serangan terhadap pemerintahan tertentu, melainkan terhadap Iran sebagai entitas peradaban dan bangsa”.

Meski media Barat menyoroti adanya perayaan di sejumlah kota besar, Caner mengingatkan agar tidak berlebihan menafsirkan adegan tersebut.

“Media Barat dan media sosial sering memperbesar suara tertentu sehingga tampak lebih besar dari bobot sosial sebenarnya,” ujarnya.