Pemerintah Indonesia memberikan tenggat waktu terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), atau berisiko menghadapi pemblokiran layanan di dalam negeri.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan bahwa Wikimedia memiliki waktu tujuh hari sejak 15 April 2026 untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak, akses terhadap platformnya, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons akan dihentikan.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menata ruang digital secara adil dan tertib. “Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujarnya di Jakarta.
Ia menambahkan, Wikimedia telah diberikan waktu yang cukup panjang untuk memenuhi kewajiban administratif tersebut. Notifikasi awal terkait pendaftaran PSE telah disampaikan sejak 14 November 2025, diikuti sejumlah permintaan perpanjangan dari pihak Wikimedia yang telah dipenuhi pemerintah.
Pembatasan akses
Namun, hingga pertengahan April 2026, perusahaan tersebut belum juga menyelesaikan proses registrasi. Pemerintah bahkan sempat melakukan pembatasan akses terhadap salah satu layanannya pada Februari 2026, setelah tidak adanya tanggapan atas rencana pemblokiran.
Pendaftaran PSE sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital baik domestik maupun asing yang beroperasi di Indonesia. Aturan ini bertujuan memastikan legalitas operasional, perlindungan data pengguna, serta pengawasan terhadap konten di ruang digital, sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
Kemkomdigi juga menegaskan bahwa proses pendaftaran tersebut tidak dikenakan biaya dan berlaku setara bagi seluruh entitas, termasuk organisasi nirlaba seperti Wikimedia.
Pemerintah Indonesia sebelumnya juga mengambil langkah tegas terhadap platform digital lain, termasuk pembekuan sementara izin operasional TikTok pada 2025, dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi nasional.
