Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen pada akhir 2026, di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, perang dagang, serta tekanan terhadap energi dan logistik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir dan menempatkan Indonesia di antara negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di G20.
“Semester I ini kita tumbuh 5,45 persen, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6 persen di akhir tahun. Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan juga harus kerja keras,” ujar Airlangga dalam SUAR Forum 2026 di Tangerang, Jumat (21/8).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan mengandalkan percepatan investasi, terutama pada proyek bernilai tambah tinggi yang terhubung dengan rantai nilai dalam negeri. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, ekspor bernilai tambah, dan efisiensi logistik juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan.
Airlangga menyebut kondisi fiskal Indonesia masih solid. Penerimaan negara tumbuh 21,3 persen, belanja meningkat 18,2 persen, sedangkan defisit anggaran tercatat 0,91 persen dari PDB.
Ekonomi Inklusif
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah mesin pertumbuhan baru, termasuk hilirisasi industri, kemandirian energi melalui B50, ekosistem bullion dan perbankan emas, pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, digitalisasi, semikonduktor dan AI, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri.
Di sisi sumber daya manusia, program pemagangan menyasar 150.000 lulusan dan peserta vokasi dengan target lebih luas 250.000 orang. Penyaluran KUR juga diperluas, sementara bunga PNM Mekaar bagi pinjaman hingga Rp15 juta diturunkan dari 18 persen menjadi 8 persen untuk mendukung pengusaha perempuan.
Untuk 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan 6 persen, inflasi 2,5 persen, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun 6,9 persen, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar AS. Pendapatan negara diproyeksikan Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun, dengan defisit sekitar 2,4 persen dari PDB.
Indonesia juga telah meratifikasi 25 perjanjian perdagangan, sementara 13 lainnya masih dalam proses negosiasi. Dalam proses aksesi OECD, Indonesia telah menyerahkan laporan untuk 20 dari 24 bab dengan progres sekitar 75 persen.
Airlangga menegaskan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan inklusif.
