Realisasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers “APBNKITA Edisi Februari 2026” di Jakarta, Senin.

Menurut Juda, hingga akhir Januari 2026 pembiayaan utang yang sudah ditarik mencapai Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target dalam APBN 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen dari target APBN.

Di sisi lain, realisasi pembiayaan nonutang pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp22,2 triliun atau 15,6 persen dari target APBN.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target Rp699,15 triliun hingga 31 Januari 2026.

Juda menilai perkembangan tersebut mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.

Ia memastikan pembiayaan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas APBN melalui disiplin fiskal dan strategi yang adaptif. Langkah itu juga bertujuan menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.

“Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya,” ujar Juda.

Dari sisi kinerja fiskal, APBN mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026.

Defisit tersebut terjadi meskipun pendapatan negara tumbuh 20,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen (yoy). Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun.

Kementerian Keuangan menyebut realisasi ini mencerminkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara hati-hati.