Tak lama setelah tengah malam pada hari Minggu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menandatangani sebuah perintah militer yang secara diam-diam namun tegas membentuk ulang lanskap media di Yerusalem Timur yang diduduki.

Lima platform media digital Palestina — Al-Asima, Mi’raj, Al-Quds Al-Bawsala, Quds Plus, dan Al-Midan — secara resmi ditetapkan sebagai organisasi terlarang, dituduh memiliki hubungan dengan Hamas dan melakukan “penghasutan,” tuduhan yang dikeluarkan tanpa bukti yang disajikan secara publik.

Bagi warga Palestina, dan bagi siapa pun yang mencoba memahami apa yang sedang terjadi di Yerusalem, arti langkah ini jauh melampaui kebebasan pers.

Mengapa platform-platform ini penting

Yerusalem bukan kota yang terbuka bagi warga Palestina. Tepi Barat yang diduduki terfragmentasi oleh pos pemeriksaan, gerbang, dan barikade.

Bagi kebanyakan warga Palestina, masuk ke Yerusalem Timur yang diduduki tidak mungkin atau tunduk pada izin Israel yang sering kali ditolak. Jurnalis internasional juga menghadapi pembatasan yang meningkat.

Dalam situasi itu, platform digital yang berbasis di Yerusalem menjadi sangat penting. Mereka memberikan pelaporan menit-ke-menit dari Kota Tua, lingkungan Palestina, dan, yang paling krusial, kompleks Masjid Al-Aqsa.

Selama Ramadan, saat penggerebekan, saat serangan pemukim ilegal — outlet ini menjadi penghubung antara Yerusalem dan sisa wilayah Palestina. Mereka tidak hanya memberitakan berita. Mereka mendokumentasikan keberadaan mereka.

Itulah tepatnya alasan mengapa kini mereka hilang.

Otoritas Israel mengatakan outlet yang dilarang itu digunakan untuk memicu kerusuhan. Jurnalis Palestina mengatakan ini mengikuti pola yang familier: tuduhan keamanan luas dikeluarkan tanpa bukti yang transparan, diterapkan secara selektif terhadap wartawan Palestina.

Pola ini telah berulang kali terjadi selama bertahun-tahun.

Tuduhan dibuat, seringkali kemudian dipertanyakan atau dibantah, tetapi konsekuensinya langsung dan tidak bisa dipulihkan — penangkapan, penutupan, pemenjaraan, dan dalam beberapa kasus, kematian.

Tujuannya bukan memenangkan argumen hukum. Tujuannya adalah menghilangkan suara-suara di lapangan.

Larangan terhadap platform-platform Palestina di Yerusalem tidak terjadi secara terpisah.

Langkah ini mengikuti pembatasan baru Israel terhadap Al Jazeera, yang operasionalnya dilarang di dalam Israel — sebuah langkah yang dikritik luas oleh kelompok kebebasan pers dan nyaris belum pernah terjadi sebelumnya bagi sebuah negara yang mengklaim kredensial demokratis.

Bersama-sama, langkah-langkah ini menjadi kampanye berkelanjutan untuk mempersempit siapa yang berhak memberitakan tentang Israel, Palestina, dan terutama Yerusalem.

Jurnalis di lapangan menggambarkan efek mencekam: editor melakukan sensor diri, fixer menarik diri, dan reporter semakin menghitung apakah suatu berita sepadan dengan risiko pribadi.

Yerusalem tanpa saksi

Dengan perintah Katz, Israel pada dasarnya melarang hampir semua platform digital Palestina yang didedikasikan khusus untuk Yerusalem.

Outlet-outlet ini mencatat realitas harian yang jarang diliput di tempat lain: pembongkaran rumah, perebutan lahan, pengambilalihan oleh pemukim, penangkapan, dan serangan berulang ke tempat-tempat suci.

Bagi media internasional yang tidak dapat mempertahankan akses permanen, mereka sering mengisi kekosongan pelaporan yang kritis.

Dalam minggu-minggu terakhir mereka, beberapa platform terpaksa melaporkan tentang serangan Israel ke Al-Aqsa dari luar Kota Tua — termasuk dari Bukit Zaitun — setelah otoritas memastikan tidak ada seorang pun jurnalis Palestina yang berafiliasi dengan mereka diizinkan bekerja di dalam.

Salah satu outlet yang dilarang, Jaringan Al-Asima (The Capital), mengumumkan akan menangguhkan operasi. "Ini bukan mundur dari misi kami," kata jaringan itu, "melainkan langkah untuk melindungi jurnalis kami dari kebrutalan pendudukan."

Bagi jurnalis Palestina, larangan ini hanya meresmikan apa yang telah lama mereka alami: penangkapan, pemukulan, penyitaan peralatan, larangan bepergian, dan pengucilan dari situs-situs penting.

Sejak dimulainya perang di Gaza, risikonya telah berlipat ganda.

Selama dua setengah tahun terakhir, lebih dari 250 jurnalis Palestina telah tewas.

Lebih dari 200 jurnalis dan pekerja media telah ditahan oleh otoritas Israel; setidaknya 42 masih berada di penjara, banyak dari mereka dituduh "menghasut" karena menerbitkan fakta atau rekaman.

Menjadi jurnalis Palestina saat ini bukan hanya berbahaya — tetapi semakin tidak bisa dipertahankan.

Analis Palestina berargumen bahwa Israel melihat momen saat ini — perang di Gaza, kebekuan internasional, distraksi regional — sebagai jendela bersejarah untuk mempercepat rencana-rencana lama di Yerusalem.

Dari perspektif ini, membungkam media Palestina bukanlah tujuan akhir. Itu adalah persiapan.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil memperingatkan bahwa pemadaman media sering mendahului peningkatan tindakan di lapangan: peningkatan patroli kepolisian, pencabutan izin tinggal, pembongkaran rumah, dan tekanan terhadap lembaga-lembaga Palestina.

Saat platform Palestina hilang dan outlet internasional menghadapi pembatasan yang meningkat, Yerusalem tampak ditutup — bukan hanya secara fisik, tetapi juga naratif.

Yang tersisa adalah keheningan yang dikendalikan dengan cermat, ditegakkan melalui perintah hukum, penetapan militer, dan penghapusan digital.

Dan di sebuah kota di mana kekuasaan dijalankan sebanyak melalui keterlihatan seperti melalui kekuatan, keheningan itu mungkin terbukti menjadi salah satu perkembangan paling berpengaruh hingga kini.