Unjuk rasa besar-besaran kembali meletus di Kenya pada Rabu untuk memperingati satu tahun demonstrasi anti-pajak 2024 yang menewaskan puluhan orang. Di kota Kikuyu, dekat Nairobi, pengunjuk rasa dilaporkan membakar gedung pengadilan, menyerbu kantor polisi, dan menyalakan api di sejumlah kantor pemerintahan, menurut laporan media lokal.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR) menyatakan bahwa delapan orang tewas dan 400 lainnya luka-luka dalam kerusuhan tersebut, termasuk di antaranya pengunjuk rasa, polisi, dan jurnalis.
Di County Machakos, satu orang dilaporkan tewas dan tujuh lainnya dirawat di Rumah Sakit Matuu akibat luka tembak, menurut laporan Reuters. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.
Lembaga pemantau internet global NetBlocks melaporkan bahwa akses ke aplikasi Telegram dibatasi di Kenya di tengah kekhawatiran akan kemungkinan pemadaman internet secara menyeluruh.
Otoritas komunikasi Kenya juga melarang stasiun TV dan radio menyiarkan langsung aksi protes, dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar. Serikat Editor Kenya (Kenya Editors Guild/KEG) menyebut tindakan itu sebagai “sensor yang inkonstitusional” dan mendesak media tetap mematuhi putusan pengadilan 2023 yang melarang pembatasan semacam itu.
Awalnya berfokus pada tuntutan ekonomi, protes di Nairobi, Kisumu, dan Mombasa kini dilaporkan meluas menjadi seruan agar Presiden William Ruto mundur. Ruto sendiri mengimbau warga untuk “berunjuk rasa secara damai, tanpa menimbulkan kekacauan atau merusak fasilitas umum.”
Demonstrasi tahun lalu yang dipicu oleh kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok sempat berujung pada penyerbuan gedung parlemen, aksi tembak oleh polisi, dan menewaskan lebih dari 60 orang.
